Tim Editor
ERA.id - Peluang reshuffle atau perombakan kabinet terbuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetepkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka korupsi suap ekspor bibit lobster atau benur.
Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengatakan, kemungkinan reshuffle sangat mungkin terjadi karena ada kekosongan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi kasus tersebut terjadi di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode II.
"Kejadian ini bisa jadi membuka peluang terjadinya reshuffle kabinet Jokowi, dan jelas dengan kosongnya kursi menteri maka reshuffle tidak dapat dihindarkan pasti terjadi," ujar Putri saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).
Namun, Putri menduga, Jokowi tak lantas terburu-buru melakukan reshuffle hanya karena ada satu menterinya yang tersandung korupsi. Kalaupun ada perombakan, menurutnya itu hanya untuk mengisi kursi kosong saja.
"Jadi saya lihat, presiden akan melakukan reshuffle, terutama untuk mengisi kekosongan kursi menteri ini tidak dalam waktu dekat," kata Putri.
Menurutnya, merombak kabinet butuh waktu. Jeda waktu tersebut, sekaligus memberi kesempatan Jokowi untuk mengevaluasi para menteri kabinetnya. Selain perlu pembicaran politik antara presiden dan elite partai.
Putri menilai, ada peluang besar reshuffle tidak hanya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Edhy Prabowo.
"Karena berpeluang besar reshuffle tidak hanya dilakukan untuk menempatkan pengganti Edhy Prabowo tetapi juga mengganti menteri lain yang dianggap kerjanya tidak efektif," katanya.
Terkait posisi Partai Gerindra di dalam kabinet pasca tercokoknya Edhy Prabowo, Putri menilai kursi menteri yang sama bakal diperoleh lagi. Tapi tidak menuntup kemungkinan Gerindra mendapatkan kursi menteri lainnya jika terjadi reshuffle.
Alasannya, kata Putri, Gerindra merupakan partai ketiga peraih suara terbanyak pada Pemilu lalu. Sementara bila melihat kondisi kabinet saat ini yang sarat dengan bagi-bagi jatah, diprediksi Gerindra tidak akan dilepaskan.
"Gerindra, masuk ke dalam koalisi untuk mendapatkan dukungan kuat bagi pemerintahan; maka Gerindra tak akan dilepaskan dan tetap mendapatkan kursi di kabinet," ucapnya.
