Tim Editor
ERA.id - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah tidak hanya mengawal ketersediaan vaksin COVID-19 di dalam negeri saja, tetapi juga negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menempuh jalur diplomasi untuk memastikan ketersediaan vaksin baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Menurut Retno, Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang telah berhasil mengamankan vaksin untuk keperluan dalam negeri. Namun, pemerintah juga tetap memikirkan ketersediaan vaksin bagi negara lain
Hal tersebut, kata Retno, sejalan dengan prinsip kesetaraan akses vaksin COVID-19 bagi negara-negara lain, dan sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia kepada dunia.
"Maka Indonesia telah berkontribusi melalui CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) untuk pengadaan vaksin dunia," ungkap Retno dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenkes RI, Rabu (30/12/2020).
"Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kebutuhan sendiri. Namun juga berkontribusi agar negara lain dapat memperoleh akses vaksin setara," imbuhnya.
Untuk itu, Indonesia akan terus berkoordinasi dengan WHO dan GAVI untuk mengamankan akses vaksin COVID-19 melalui mekanisme COVAX-AMC (Advance Market Commitment) dengan range perkiraan perolehan ada 3-20 persen jumlah penduduk.
"Kita akan terus kawal proses ini," kata Retno.
Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dari Kementerian Kesehatan, Indonesia perlu memvaksin 181 juta penduduk untuk bisa mendapatkan kekebalan kelompok (herd immunity). Mempertimbangkan bahwa satu orang memerlukan 2 dosis vaksin, dan panduan WHO meminta pemerintah menyiapkan stok cadangan sebanyak 15 persen kuota, maka total vaksin yang dibutuhkan Indonesia adalah 426 juta dosis vaksin.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pemerintah sudah menempuh lima jalur pengadaan vaksin COVID-19, empat diantaranya adalah bilateral dan satu multilateral.
Pertama, Indonesia akan menerima 125 juta vaksin korona dari perusahaan China, Sinovac, dan memiliki opsi penambahan bila diperlukan. Kedua, pemerintah telah memiliki kontrak pengadaan 130 juta dosis vaksin dengan Novavax.
Sebanyak 100 juta dosis vaksin bisa didapatkan dari pabrik farmasi asal Swedia, AstraZeneca, yang meriset vaksinnya bersama Universitas Oxford (Inggris). Sama seperti kontrak dengan Pfizer/BioNTech, dengan AstraZeneca pemerintah Indonesia baru memastikan akan membeli 50 juta vaksin dulu.
"Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari China (Sinovac), 100-an juta dari Novavax perusahaan Amerika-Kanada, 100 juta dari AstraZeneca perusahaan dari London, Inggris. Dan 100an juta lagi dari Pfizer gabungan Jerman dan Amerika," ujar Budi pada Selasa (29/12/2020).
