Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini kerap blusukan ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2020. Sikap tersebut dinilai beberapa pihak sebagai upaya pencitraan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Risma tak hanya blusukan di DKI Jakarta saja. Sebagai Mensos, Hasto mengatakan, Risma juga melakukan blusukan ke daerah-daerah lain di luar ibukota.
"Bu Risma melakukan blusukan bukan hanya akan di Jakarta. Tapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kerjanya sebagai menteri sosial," tegas Hasto melalui keterangan tertulis, Rabu (6/1/2020).
"Pada akhir tahun lalu, Bu Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas," imbuhnya.
Lagipula, kata Hasto, kebiasaan menyapa masyarakat secara langsung adalah karakter Risma yang memang kerap turun ke bawah. Bahkan seja Risma masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
"Bu Risma juga kan belum lama dilantik, jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto.
Hasto mengatakan, kegiatan blusukan Risma menunjukkan sikap seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Menurutnya, tradisi menyapa masyarakat secara langsung mesti jadi bagian dari kultur kepemimpinan nasional.
Hasto kemudian mencontohkan aksi blusukan Presiden Joko Widodo yang sudah menjadi tradisi sejak masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut seharusnya menjadi kultur, khususnya bagi kepala daerah.
"Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat," kata Hasto.
Oleh karena itu, menurut Hasto, apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan bahwa masyarakat miskin tidak merasa ditinggalkan oleh negara.
"Karena itulah apa yang dilakukan Bu Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," pungkasnya.
