Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada sejumlah pihak yang berupaya melakukan 'kudeta' kepemimpinan di partainya. Upaya tersebut, menurut AHY, berpotensi mengancam kedaulatan Partai Demokrat.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).
AHY mengatakan, berdasarkan kesaksian dari pada kader Partai Demokrat mengenai gerakan 'kudeta' tersebut melibatkan sejumlah orang dari lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo. Bahkan, menurut AHY, gerakan tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan.
"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional yang berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata AHY.
Namun, ia tidak mudah percaya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sehingga untuk membuktikannya, AHY telah berkirim surat langsung kepada Jokowi untuk mendapatkan penjelasan terkait kabar 'kudeta' yang melibatkan orang-orang di lingkaran pemerintahan.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY.
Lebih lanjut, masih berdasarkan laporan yang ada, AHY menyebut gerakan 'kudeta' tersebut juga melibatkan kader aktif hingga mantan kader Partai Demokrat yang berjumlah empat orang. Namun, AHY enggan menyebut siapa-siapa nama kader yang dimaksud hendak melakukan kudeta.
Dia hanya merinci empat orang tersebut yaitu, satu kader demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami minta konfirmasi dan klasifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.
