Tim Editor
ERA.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan keinginan Presiden Joko Widodo usai mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan laju penularan COVID-19. Menurutnya, Jokowi menginginkan kebijakan pembatasan yang lebih mikro.
"Beliau (Presiden Joko Widodo) berkeinginan menyampaikan sekarang, agar bisa lebih mikro sifatnya. Jadi lebih detail, lebih rinci, dilihat penyebabnya di mana, itu yang dikunci," ujar Budi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Budi menjelaskan, pembatasan sosial berskala mikro yang diinginkan Jokowi nantinya tidak hanya memberlakukan pembatasan ketat di suatu kota/kabupaten ataupun provinsi. Melainkan wilayah yang cakupannya lebih kecil lagi.
"Bukan misalnya satu provinsi, atau satu kota, nanti itukan ada beberapa daerah yang bukan klaster atau hotspot, terpaksa kita kunci juga. Karena mungkin penyebabnya di dua atau tiga klaster itu," kata Budi.
Oleh karena itu, untuk mensukseskan kebijakan tersebut, pemerintah berencana untuk meningkatkan testing dan tracing yang juga akan diajukan dalam tambahan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2021 ini.
"Karena untuk bisa melakukan yang diarahkan bapak presiden, kita membutuhkan testing yang lebih rapet dan tracing yang lebih teliti dan lebih cepat. Itu sebabnya kenapa di usulan tahun ini tambahan anggarannya kita mau memperkuat testing dan tracing," kata Budi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui bahwa PPKM yang berjalan sejak 11 Januari hingga 25 Januari tdak efektif untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM. Tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif," kata Joko Widodo dalam sebuah rapat terbatas terkait penanganan COVID-19 di Istana Bogor, Jumat, yang rekamannya diunggah oleh Biro Pers, Media, dan Informasi pada Minggu, (31/1/2021).
Menurut Jokowi, PPKM tak efektif karena implementasi di lapangan dinilai tidak konsisten dan tegas. Terbukti dengan masih tingginya angka mobilitas masyarakat sejak diberlakukannya PPKM.
Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan.
"Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan. Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Jokowi.
