Tim Editor
ERA.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim sejak Februari 2021 terjadi pemulihan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator dalam APBN yakni realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp219,2 triliun atau 12,6 persen dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
Bagi Sri Mulyani tumbuhnya pendapatan negara ini tentunya menjadi kabar yang sangat bahagia, dibandingkan tahun lalu. pada periode yang sama, justru mengalami kontraksi, padahal COVID-19 belum melanda Indonesia.
"Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7 persen. Tahun lalu, sebelum bulan Februari, belum terjadi pandemi, pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1 persen," kata Menkeu dikutip dalam lama resmi Setkab, Selasa (23/3/2021).
Sri Mulyani menjelaskan realisasi pendapatan negara sebesar Rp219,2 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, Pendapatan negara yang tumbuh positif itu disebabkan oleh realisasi kepabeanan dan cukai yang tumbuh. Peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 42,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Penerimaan pajak mencapai Rp146,1 triliun atau terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp153,6 triliun. Tetapi, secara bulanan penerimaan pajak masih tumbuh lebih baik. Secara month to month (mtm), penerimaan neto mayoritas jenis pajak membaik. Selain itu, penerimaan neto mayoritas sektor usaha juga menunjukkan perbaikan.
"Berdasarkan sektor usaha dan ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat positif dan perlu untuk kita terus akselerasi. Industri pengolahan yang selama ini memberikan kontribusi perpajakan sangat besar atau dominan, bulan Februari menunjukkan pajaknya tumbuh 10,7 persen, bandingkan bulan Januari yang kontraksi 4,25 persen. Ini berarti mengkonfirmasi berbagai impor dan manufaktur yang meningkat," terangnya.
Sri Mulyani memaparkan jika akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas juga dapat mempengaruhi optimisme kedepannya dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan.
"Program vaksin yang akan terus diakselerasi, terutama dengan seiring meningkatnya suplai vaksin, diharapkan akan memberikan momentum pemulihan dan juga menciptakan confidence yang lebih baik kepada seluruh segmen ekonomi kita," ujarnya.
Selain itu, penguatan peran kebijakan fiskal dan APBN juga, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus melanjutkan stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural untuk menjaga optimisme dan harapan bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
"APBN selama ini masih menjadi instrumen yang luar biasa penting dan bekerja luar biasa keras untuk melindungi rakyat, untuk menangani dan menanggulangi COVID-19, dan untuk memulihkan ekonomi. Ini adalah tiga tujuan yang luar biasa penting dan jelas ini membuat APBN harus melakukan tugas negara yang luar biasa sangat penting, menangani COVID-19, melindungi rakyat, dan memulihkan ekonomi," ujar Menkeu.
