Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melakukan reshuffle atau 'kocok ulang' kabinet dalam waktu dekat. Isu 'kocok ulang' ini bergulir usai adanya peleburan Kementerian Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Teknologi Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pembentukan Kementerian Investasi sebagai kementerian baru.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi bakal ada dua orang yang terdampak reshuffle. Mereka adalah Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
"Bambang Brodjo sudah pasti tergeser, dia juga sudah pamit. Bahlil aman dari Kepala BKPM naik ke Kementerian investasi," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (14/4/2021).
Menurut Ujang, posisi Bambang Brodjo akan tergeser menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN). Sebab, sejak masih menjabat sebagai Kepala Bappenas, perancangan IKN menjadi tanggung jawab Bambang Brodjonegoro.
"Sepertinya dia (Bambang Brodjo) akan jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara. Karena dia yang awal merancang IKN ketika dia jadi Menteri Bappenas," kata Ujang.
Sedangkan terkait dengan peleburan Kemenristek/BRIN ke Kemendikbud, Ujang menilai Mendikbud Nadiem Makarim layak diganti. Menurutnya, Nadiem tak bisa mengurus masalah pendidikan, terbukti banyak kebijakannya yang menjadi kontroversi bahkan mendapat kritikan pedas dari lembaga-lembaga pendidikan.
Meski begitu, menurut Ujang, Jokowi tidak banyak mencopot menteri di reshuffle kali ini. Walaupun menurutnya beberapa menteri layak untuk dicopot seperti Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar, Menteri UMKM Teten Masduki, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga menurut Ujang masih aman meskipun tersandung masalah dengan Partai Demokrat.
"Aman Moeldoko. Walaupun punya kesalahan, namun secara politik aman," katanya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, alasan Jokowi kali ini tak banyak merombak ulang kabinetnya karena dua kementerian tersebut merupakan prioritas saat ini. Sedangkan menteri lainnya sulit digeser karena ada kesepakatan politik.
"Itu yang diprioritaskan Jokowi. Tak akan banyak menyasar kementerian lain karena hasil kompromi," kata Ujang.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membocorkan rencana Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet paling lambat dalam pekan ini.
Menurutnya, reshuffle memang harus segera dilakukan. Dengan begitu, maka kementerian yang dileburkan dan calon kementerian baru bisa langsung segera bekerja.
"Supaya cepat orang bisa bekerja dan tidak ada aral melintang," kata Ngabalin.
Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian, yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Surat itu berisi usulan pemerintah menggabungkan Kemendikbud dengan Kemenristek. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
