Tim Editor
ERA.id - Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan isi surat Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soeboroto Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa mengenai pengembangan Vaksin Nusantara di tempatnya.
"Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad itu berisikan empat poin," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (16/4/2021).
Poin pertama, kata Neta, berisi klarifikasi mengenai pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto yang menyebut bahwa uji klinis fase II Vaksin Nusantara masih dalam proses persiapan. Sedangkan kelayakan etik atau Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.
"Mempedomani petunjuk Bapak KASAD (Andika Pratama), Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sudah menekankan kepada Tim Peneliti (Vaksin Nusantara) untuk mengikuti tahapan penelitian serta strict pada kriteria inklusi dan eksklusi penelitian demi validitas penelitian," kata Neta merujuk isi surat Kepala RSPAD kepada Kasad.
Poin kedua berisi penjelasan mengenai banyaknya pejabat publik termasuk sejumlah anggota DPR RI dan masyarakat yang meyakini bahwa Vaksin Nusantara bagus. Padahal, vaksin tersebut masih dalam proses penelitian.
Poin ketiga, kata Neta, Budi meluruskan bahwa sejumlah pejabat publik, anggota DPR RI dan masyarakat yang datang ke RSPAD baru menjalani proses pengambilan sampel darah dan bukan pemberian Vaksin Nusantara. Adapun Proses dari pengambikan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari.
"Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi, kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian," katanya.
Kemudian di poin terakhir, kepala RSPAD meminta petunjuk lebih lanjut dari Kasad. "Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk," katanya
Melihat isi surat tersebut, IPW meminta Andika selaku Kasad bersikap tegas agar tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat terkait polemik Vaksin Nusantara. Terlebih vaksin tersebut dikembangkan oleh dokter mantan perwira TNI AD yang juga mantan Menteri Kesehatan yaitu Terawan Agus Putranto.
"Sikap tegas Kasad diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara tersebut," kata Neta.
Selain itu, Neta juga meminta Andika bersikap terbuka mengenai kepada masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan para pejabat publik, anggota DPR RI dan masyarakat yang mendatangi RSPAD saat mencoba Vaksin Nusantara.
"Sikap terbuka perlu juga disampaikan Kasad mengingat RSPAD di bawah kendali Kasad dan adanya surat dari Kepala RSPAD," tegas Neta.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah tokoh politik seperti mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politisi senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta sejumalah anggota DRPR RI dan pimpinan DPR RI mendatangi RSPAD Gatot Soebroto untuk menjadi relawan uji klinis fase II Vaksin Nusantara.
Padahal, penelitian dan pengembangan Vaksin Nusantara untuk uji klinis fase II belum mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena dinilai tidak sesuai kaidah klinis. Hal ini belakangan menjadi pro dan kontra antara yang mendukung Vaksin Nusantara dan yang mendukung sikap BPOM.
