Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng meminta pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk tes COVID-19 bagi para siswa sebelum masuk kembali ke sekolah. Hal ini untuk meyakinkan masyarakat terhadap proses pembelajaran tatap muka yang bakal dimulai pada Juli mendatang aman.
Agustina mengatakan, banyak orang tua siswa yang masih belum sepenuhnya percaya kembali belajar di sekolah itu aman dari bahaya COVID-19. Karena merasa tak ada jaminan anaknya tidak terpapar virus Corona.
"Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan. Kalau orang tua tak ada garansi bahwa anaknya akan secure, maka takkan diizinkan sekolah," ujar Agustina dalam diskusi peringatan Hardiknas secara daring, Rabu (5/5/2021).
Menurut Agustina, beberapa anggaran di Kemendikbudristek tergolong tidak terlalu prioritas. Maka sebaiknya, anggaran tersebut dialihkan untuk untuk tes COVID-19 maupun vaksinasi bagi para siswa sebelum pembelajaran tatap muka kembali diterapkan.
Misalnya, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu, sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting. Dia memperkirakan, anggaran sebesar Rp200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka.
"Sekitar Rp200 triliun mungkin bisa sekarang ini dialokasikan dulu untuk persiapan anak-anak pembelajaran tatap muka. Setahun itu waktu yang panjang, yang membuat anak kehilangan kesempatan belajar sesuatu," katanya.
Politisi PDIP itu menegaskan, sebaiknya di tengah situsi darurat bencana seperti ini, pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi pos anggaran yang bisa digunakan demi pendidikan. Apalagi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu dialokasikan untuk pendidikan.
"20 persen itu milik pendidikan nasional. Kita ada dalam situasi bencana. Kenapa nggak diprioritaskan ke situ," katanya.
Selain itu, kata Agustina, pemerintah bisa mendorong agar setiap stakeholder pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong. Baik itu Pemerintahan di Pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota.
"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi," tegas Agustina.
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sejumlah alasan melatarbelakangi pemerintah untuk mengambil keputusan membuka kembali sekolah pada Tahun Ajaran Baru 2021-2022 di Juli mendatang. Salah satunya untuk menghindari learning loss yang dialami banyak siswa selama pandemi COVID-19.
Selain itu, masalah kesehatan mental hingga kekerasan domestik juga menjadi alasan bagi pemerintah memutuskan pembelajaran tatap muka kembali diadakan.
"Ini adalah kebijakan yang menjawab tantangan bahwa kita tidak bisa menciptakan satu generasi yang mengalami learning loss yang tidak bisa dikembalikan lagi," ujar Nadiem.
Adapun saat ini pemerintah hanya memprioritaskan vaksinasi COVID-19 kepada guru dan tenaga pendidik yang ditargetkan rampung sebelum Juli 2021. Namun, belum ada keputusan mengenai vaksin bagi para siswa.
