Tim Editor
ERA.id - Anggota DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menduga, tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat seleksi ASN untuk para pegawai KPK merupakan upaya untuk menjegal penyidik senior Novel Baswedan, tapi juga untuk menjegal pegawai KPK lain yang masih 'lurus'.
Hal ini merespons isu 75 pegawai KPK akan dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
"Tes itu dalam penilaian publik, bukan hanya diduga menjegal NB (Novel Baswedan), tapi juga patut diduga untuk menjegal para penyidik dan pegawai KPK yang masih 'merah putih' dan 'tegak lurus'," ujar Nasir kepada wartawan, Jumat (7/5/2021).
Nasir juga mengatakan, spekulasi publik terkait tes wawasan kebangsaan sebagai upaya pelemahan KPK bisa jadi benar. Meskipun spekulasi itu memang masih butuh pembuktian.
"Memang ini masih spekulasi publik yang butuh instrumen untuk membuktikannya. Tapi kalau mencermati narasi pelemahan KPK, bukan tidak mungkin spekulasi publik mengandung kebenaran," kata Nasir.
Lebih lanjut, mantan anggota Panitia Kerja (Panja) revisi Rancangan Undang-Undang KPK ini mengaku pernah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo agar pegawai KPK seharusnya dites kompetensi bidang, bukan dengan tes wawasan kebangsaan.
Sebab masalah wawasan kebangsaan ini bisa diajarkan melalui sebuah proses.
"Saya sudah pernah sampaikan ke menteri PAN dan RB, bagi mereka yang memiliki kemampuan atau skill tertentu maka yang harus dijadikan rujukan itu adalah tes kompetensi bidang, bukan tes kompetensi dasar yang berisi soal soal pengetahuan umum dan kebangsaan. Sebab wawasan kebangsaan itu bisa dilakukan secara 'on going process'," kata Nasir.
Sebelumnya, KPK telah resmi mengumumkan 75 orang pegawai lembaga antirasuah tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan bagian dari seleksi ujian Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan yang dinyatakan lolos sebanyak 1.274 orang.
Salah satu yang tidak lolos adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Diduga asesmen tersebut sengaja digunakan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
