Tim Editor
ERA.id - Pemerintah memasukkan vaksin COVID-19 merek Pfizer dan Moderna dalam daftar jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Namun, hingga saat ini, vaksin yang dipakai hanya dua merek yaitu Sinovac dan AstraZeneca.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengungkapkan, pemerintah tetap melakukan negosiasi dengan Pfizer. Namun, masih terganjal dengan salah satu persyaratan yang diajukan oleh perusahaan asal Amerika tersebut.
"Terkait Pfizer, ini masih proses karena ada beberapa klausal yang kita belum mampu memenuhi semua. Contohnya, mereka minta dibebaskan dari semua tanggung jawab hukum seandainya ada KIPI, dan mereka meminta sifatnya long time (jangka panjang)," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Sedangkan pemerintah, kata Honesti, merasa keberatan dengan klausul tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya menyanggupi apabila pembebasan dari semua tanggung jawab hukum terkiat kejadian pasca imunisasi hanya terjadi selama pandemi.
Dengan pertimbangan, Pfizer dapat melakukan evaluasi produk vaksinnya pasca pandemi. "Ini yang menjadi permasalahan sehingga kita belum bisa melakukan kontrak dengan Pfizer," kata Honesti.
Alasan yang sama juga terjadi dengan vaksin COVID-19 merek Moderna yang meminta klausul yang sama seperti Pfizer. Meski begitu, Honesti berharap di bulan Juni sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan negosiasi dengan Moderna.
"Hal yang sama juga dengan Moderna, (mereka) juga meminta klasul yang sama seperti Pfizer. Sampai saat ini kita masih berproses negosiasi, kita berharap akan ada solusilah di sekitar bulan Juni," kata Honesti.
Lebih lanjut, Honesti menegaskan, pemerintah tidak pernah menghentikan kerja sama dengan perusahaan vaksin manapun.
"Kita tidak pernah menghentikan itu, tetap berproses dengan mereka tapi yang ada saat ini tuh yang sdah ada binding agreement dengan Bio Farma," kata Honesti.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah hanya menggunakan dua merek vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi gratis, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Adapun untuk vaksin AstraZeneca didapat melalui program COVX/GAVI. Sedangkan untuk program vaksinasi gotong royong yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggunakan merek vaksin Sinopharm dan CanSino.
Pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia divaksinasi COVID-19 untuk menciptakan 70 persen kekebalan kelompok atau herd immunity. Pemerintah juga menargetkan program ini rampung di akhir tahun 2021 atau awal 2022.
