Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku tak punya kepentingan membuat daftar nama-nama pegawainya yang sengaja tidak diloloskan dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Hal itu untuk merespons tudingan bahwa sebelum TWK digelar, ada nama-nama yang sudah disiapkan untuk dicoret dan dipecat dari KPK menggunakan kedok alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Apa kepentingan saya membuat list orang (yang akan dicoret dari KPK)? Prosesnya (TWK) sudah berjalan, tidak ada (yang dicoret sebelum TWK)," tegas Firli saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Firli menegaskan, dalam proses TWK seluruh pegawai dan pimpinan memiliki hak yang sama dalam mengikuti asesmen tersebut. Dia juga tak mau ambil pusing soal kabar miring yang menyebut ada unsur kesengajaan di balik tak lolosnya 75 pegawai KPK.
"Ya silakan informasi anda, tetapi seluruh pimpinan KPK, pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk ikuti tes seleksi wawasan kebangsaan, hasilnya seperti itu," kata Firli.
Lebih lanjut, Firli mengatakan bahwa pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan hasil murni dari seleksi asesmen alih pegawai menjadi ASN.
Dia kembali menegaskan, 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK hanya 5,4 persen dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Artinya, lulus atau tidaknya seorang pegawai KPK memang karena diri orang itu sendiri, bukan dari permainan seperti yang ramai ditudingkan.
"Nggak ada kaitannya, orang lulus nggak lulus itu karena dia sendiri," tegasnya.
Firli berkeyakinan, KPK ke depannya tetap akan bekerja dengan baik dengan atau tanpa 75 orang pegawainya yang tak lolos TWK. Pihaknya akan tetap memiliki semangat yang sama dalam hal pemberantasan korupsi.
"Kita bekerja sesuai dengan sistem, kita bekerja sesuai dengan ketentuan UU sehingga siapa pun yang ada di KPK sama semangatnya, sama komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi, dan sampai hari ini saya yakin kita masih punya semangat itu," kata Firli.
Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK, salah satunya adalah penyidik senior Novel Baswedan.
Belakangan, dari hasil rapat antara KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kemen PAN-RB diputuskan, 51 dari 75 pegawai KPK dipecat karena dinilai sudah terlalu 'merah' dan tidak dapat dilakukan pembinaan. Sedangkan 24 pegawai lainnya akan dilakukan pembinaan.
Adapun asesmen TWK pegawai KPK menuai polemik lantaran dinilai bermasalah. Sejumlah pertanyaan yang diajukan aseseor kepada peserta TWK yang dianggap bermasalah antara lain mempertanyakan mengenai LGBTQ, kehidupan pribadi, hingga diharuskan memilih antara Alquran dengan Pancasila.
