Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan, agar pemerintah menunda kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya mulai diberlakukan pada awal tahun ajaran 2021/2022 atau awal Juli mendatang. Hal ini menyusul adanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur Lebaran 2021.
"Mungkin ada beberapa hal rencana yang perlu dievaluasi pemerintah. Mungkin ditunda sedikit, antara lain soal kehadiran dalam anak sekolah," ujar Dasco di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6/2021).
Meskipun kebijakan PTM sebelumnya sudah diberlakukan di sejumlah daerah, tapi menurut Dasco, jika melihat situasi terkini seharusnya pemerintah bisa menundanya hingga tiga bulan ke depan. Sembari melihat tren kasus COVID-19.
"Kebijakan itu kan dibuat sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi COVID-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi," kata Dasco.
Selain itu, politisi Gerindra ini juga meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah taktis untuk menghambat lonjakan penyebaran COVID-19. Jika perlu, pemerintah bisa memberlakukan sanksi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.
"Sebelum tingginya merata, kami meminta pemerintah mengambil langkah-langkah taktis supaya COVID-19 bisa dihambat lonjakannya. Tentunya nanti kita minta pemerintah membuat kebijakan dalam sanksi, itu disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing," kata Dasco.
Seperti diketahui, sejumlah daerah di Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 secara siginifikan pasca libur Lebaran. Bakan, Kementerian Kesehatan juga sudah mengkonfirmasi temuan varian COVID-19 Delta B1617.2 atau varian dari India.
Adapun varian COVID-19 itu disebut memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi walaupun tidak lebih mematikan. Pemerintah sendiri telah memperpanjang kembali kebijakan PPKM Mikro hingga 28 Juni 2021 dengan memperketat protokol kesehatan.
