Tim Editor
ERA.id - Kementerian Sosial akan segera menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebelumnya, BST sempat dihentikan pada bulan April lalu.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, jumlah BST yang akan disaluran Kemensos sebesar Rp300 ribu per bulan. Rencanaya, pemerintah akan memberikan BST untuk periode Mei dan Juni, sehingga dana yang bakal diterima masyarakat sebanyak Rp600 ribu per penerima. Target BST akan disalurkan mulai pekan ini dan paling lambat pekan depan.
"BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur," ujar Risma melalui keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).
Risma mengatakan, target penyaluran BST akan menyasar kepada 10 juta penerima. Teknis penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos.
Mantan Wali Kota Surabaya itu juga mengimbau, kepada penerima batuan supaya BST yang didapatkan dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok selama PPKM Darurat berlangsung.
"Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga," kata Risma
Selain BST, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial lain berupa bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 juta penerima. Teknis penyalurannya untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).
Terkait dengan permasalahan data penerima bansos, Risma memastikan pemerintah sudah menyelesaikannya. Adapun permasalahan itu menyangkut nama penerima bansos di data bank yang tidak sinkron dengan nama di Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masalah lain berkaitan dengan penerima yang namanya hanya dua kata, padahal data bank membaca seharusnya minimal tiga kata, dan lainnya.
"Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang 'nyangkut' di bank dan tadi sudah di-clear-kan dalam rapat," jelasnya.
Di sisi lain, Risma mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan senilai Rp2,3 triliun untuk dua kali penyaluran bansos selama PPKM Darurat. Selain itu, persiapan dana juga disertai dengan pengawasan yang lebih ketat, misalnya memantau struk belanja bansos apakah untuk kebutuhan pokok atau yang lain.
"Sebetulnya ada total tambahan sebesar Rp6 triliun untuk penyaluran selama dua bulan, tapi kita masih punya uang spare sebanyak Rp3 triliun sekian," kata Risma.
Upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana bansos yang dilakukan dari struk belanja penerima manfaat, jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok.
"Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain," pungkasnya.
