Tim Editor
ERA.id - Tambahan kasus positif COVID-19 setip harinya mencatatkan rekor baru. Hal ini dinilai publik sebagai kegagalan pemerintah yang tak serius menangani pandemi. Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta masyarakat jangan hanya menuntut pemerintah memperbaiki upaya penanganan COVID-19.
Dia mengatakan, masyarakat juga hasus ikut terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menaati aturan-aturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebab, kata Irfan, percuma pemerintah punya regulasi tapi tak didukung oleh masyarakat.
"Pemerintah punya regulasinya, pedomannya, caranya, tapi kalau masyarakat tidak mendukung cara itu ya percuma," kata Irfan kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Irfan menyebut, masih banyak masyarakat yang tidak disiplin bahkan sampai percaya bahwa COVID-19 itu tidak nyata. Dia mencontohkan masih banyak masyarakat yang ngotot mudik ke kampung halaman di saat libur perayaan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriyah lalu. Padahal, saat itu pemerintah memberlakukan penyekatan agar mereka tak mudik di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi.
"Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat patuh dan tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius, ya susah," katanya.
Contoh lainnya, masyarakat masih banyak yang menolak menerima vaksin COVID-19 meski telah mendapat kesempatan. "Masih ada saja yang ngeyel, ada yang enggak percaya, masih saja ada yang (tidak mau vaksin) dengan berbagai macam alasan," tegasnya.
Dia memahami hal ini memang tidak bisa dipaksakan apalagi dengan cara represif. Tapi, dia meminta masyarakat dan semua pihak harus membantu pemerintah mengalahkan pandemi COVID-19 ini.
"Ini kerja sama yang enggak bisa kalau hanya instruksi presiden, kita keluarkan ini, dan sudah ada arahan pemerintah begini begitu tetapi masyarakat tetap ngeyel. Kalau begini ya susah," ujarnya.
"Semua harus saling bahu membahu, saling bekerja sama," pungkas Ade.
