Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo meninjau stok beras nasional dan juga kesiapan bantuan sosial beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Rabu (21/7/2021).
Dari hasil tinjauannya, Jokowi memastikan stok beras nasional cukup untuk kebutuhan konsumsi nasional. Saat ini, kata Jokowi, persedian beras nasional mencapai 1,3 ton.
"Saya ingin memastikan bahwa stok nasional untuk beras itu cukup. Dan tadi pak Kepala Bulog (Budi Waseso) menyampaikan bahwa stok yang ada di Bulog ada 1.373.000 ton. Artinya stok kita cukup," ujar Jokowi seperti dikutip dari unggahan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/7/2021).
Selain itu, Jokowi juga meninjau kesiapan persediaan beras untuk bantuan sosial yang akan dibagikan ke masyarakat selama PPKM. Dia mengaku senang, sebab bansos beras sudah mulai disalurkan sejak Jumat (16/7).
Sambil menunjukkan karung beras bertuliskan 'Beras Bulog Medium' berukuran 10 kilogram, Jokowi berharap bansos beras bisa terus berjalan.
"Saya juga ingin mengecek mengontrol kesiapan dari bantuan beras yang akan diberikan kepada masyarakat dan saya senang karena ini sudah berjalan sejak hari Jumat yang lalu," kata Jokowi.
"Jadi ini terus berjalan, sudah dimulai dan akan terus berjalan. Barangnya ini 10 kg," imbuhnya.
Menurut Jokowi, bansos beras itu sudah tersalurkan di Provinsi DKI Jakarta dan juga seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bansos beras merupakan salah satu bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Jokowi berharap, dengan bansos beras ini dapat membantu masyarakat selama masa PPKM. Dia juga menyebutkan, selain beras, pemerintah akan mambantu masyarakat melalui berbagai macam subsidi dan juga bansos lainnya.
"Saya harapkan dengan bantuan beras ini bisa membantu rakyat karena kita dalam penerapan PPKM. Tetapi selain beras ini kan juga ada subsidi listrik, BST, BLT Desa, kemudian juga subsidi untuk internet, PKH," kata Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Selama masa perpanjangan PPKM itu, pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Salah satunya yaitu mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupabantuan tunai yaitu BST, BLT desa, kemudian PKH, juga bantuan sembakau (sembako) , bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan.
"Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak," kata Jokowi dalam keterangan persnya, Selasa (20/7) malam.
