Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk memastikan tata ruang pembangunan Indonesia berdasarkan koridor strategis.
Pesan Megawati itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Basuki, dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19' yang digelar DPP PDIP, Jumat (6/8/2021).
Di acara itu, selain Hasto dan Basuki, hadir Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soedjono, Ketua OJK Wimboh Santoso, Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar, Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono; dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.
Hasto mengaku melaporkan acara itu kepada Megawati, dan sang presiden RI Kelima langsung menitipkan salam sekaligus pesannya.
"Bu Megawati menyampaikan salam dan mengingatkan tak hentinya agar Kementerian PUPR terus mendorong kebijakan tata ruang, pastikan seluruh upaya pembangunan Indonesia Raya didasarkan koridor strategis," kata Hasto menyampaikan pesan dari Megawati.
Terkait itu, disampaikan Hasto, pada 1958, Proklamator dan Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno, menetapkan berbagai bentuk koridor strategis. Misal di Sumatera akan menjadi pusat perkebunan Indonesia. Di Jawa, tata ruangnya adalah Industri Jasa. Di Bandung, menjadi pusat industri pertahanan.
Kalimantan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kekuatan Angkatan Udara. Di Maluku, disiapkan menjadi pusat industri maritim. Dan di Papua, menjadi pusat pertahanan kelautan Indonesia.
"Bu Mega mengingatkan konsepsi tata ruang harus disiapkan dengan sebaiknya. Sehingga pembangunan Indonesia Raya dilaksanakan dengan visi jangka panjang, walau pemerintahan hanya maksimal 10 tahun sesuai periodisasinya," beber Hasto.
Selain itu, lanjut Hasto, Megawati juga memohon perhatian Menteri Basuki agar memastikan adanya kebijakan bangunan tahan gempa. Karena Indonesia hidup di lingkungan cincin api (ring of fire) dengan potensi gempa, termasuk akibat megathrust di laut selatan Jawa.
"Dalam dialog Bu Mega dengan Pak Basuki, memang diketahui bahwa hal ini adalah kewenangan pemerintah daerah. Tapi karena kita negara kesatuan, Kementerian PUPR seharusnya tetap bisa memastikan seluruh regulasi konstruksi memperhitungkan faktor bencana itu," tambah Hasto.
Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono menjelaskan diskusi itu dilaksanakan demi mengevaluasi dan memperoleh gambaran kebijakan yang menjadi solusi atas masalah ketenagakerjaan di sektor konstruksi. Bagaimana pembangunan infrastruktur yang masif, memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
"Karena banyak warga yang bisa ikut terlibat dan bekerja dalam berbagai pekerjaan infrastruktur yang ada," kata Nusyirwan.
Dijelaskannya, Ketua OJK Wimboh Santoso akan berbicara soal kebijakan perbankan dan non perbankan, mengantisipasi masa pandemi. Termasuk soal soal restrukturisasi berbagai BUMN serta sektor swasta. Sementara para direksi perusahaan konstruksi akan bicara soal bagaimana agar ada titik temu kebijakan Pemerintah, dengan keadaan BUMN dan Swasta di sektor konstruksi.
"Intinya bagaimana di tengah kesulitan pandemi, ekonomi Indonesia tetap bergerak. Inilah pilihan ideologis kita. Apapun kesulitan yang dihadapi rakyat, negara harus hadir, mendorong jawaban atas hak rakyat mendapat penghidupan yang layak dan manusiawi," kata Nusyirwan.
