Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah mengevaluasi dan menetapkan PPKM setiap satu minggu sekali.
Menurut Jokowi, pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyrakat tetap merujuk pada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarkat misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu denga merujuk kepada data terkini," ujar Jokowi dalam pidatonya di agenda Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Jokowi mengatakan, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19 kerap kali dinilai masyarakat sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Namun, menurutnya, hal itu harus dilakukan demi menyeimbangkan antara kesehatan dan juga perekonomian warga.
"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," papar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan mobilitas masyarakat yang kerap berubah-ubah ini juga disebabkan karena mutasi virus Corona. Sehingga penanganan terhadap pandemi pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
Oleh karenanya, pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat adalah hal yang tidak dapat dihindari.
"Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal," kata Jokowi.
