Tim Editor
ERA.id - Pemerintah berencana melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022. Anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp321,2 triliun.
Diperpanjangnya program PEN, menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan respons pemerintah terhadap ketidakpastian akhir dari pandemi Covid-19.
"Mengingat potensi dampak Covid-19 yang dapat berlanjut hingga 2022, pemerintah berkomitmen melanjutkan program PEN tahun depan. Alokasi anggaran PEN 2022 adalah Rp321,2 triliun," kata Airlangga dalam acara UOB Economic Outlook 2021, Rabu (15/9/2021).
Airlangga mengatakan, alokasi anggaran PEN 2022 itu berpotensi meningkat mengikuti dinamika penanganan pandemi Covid-19 ke depannya.
Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan, untuk program PEN 2021, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp744,77 triliun melalui refocusing APBN.
Airlangga menjelaskan, refocusing APBN untuk anggaran PEN 2021 tersebut diperlukan demi mendukung optimalisasi pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarat (PPKM) untuk berbagai program perlindungan sosial.
"(Program perlindungan sosial) seperti percepatan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST), peningkatan jumlah penerima manfaat kartu sembako, melanjutkan program diskon listrik, serta meningkatkan anggaran Kartu Parakerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU)," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, keberlangsungan sektor usaha tetap menjadi fokus utama pemerintah. Hal itu pun sudah dibuktikan dengan adanya berbagai insentif fiskal yang telah diberikan kepada masuarakat untuk mendongkrak kinerja sektor usaha.
Per 20 Agustus 2021, program penempatan dana pemerintah di perbankan mampu mendorong penyaluran kredit dengan total sebesar Rp419,78 trilun yang berasal dari Bank Himbara, Bank Syariah, dan BPD.
Sementara khusus untuk UMKM, telah disalurkan kredit sebesar Rp241,48 triliun atau 57,53 persen dari total penyaluran kredit.
"Dukungan juga terus diberikan kepada pelaku UMKM melalui tambahan BPUM dan bantuan PKL, perluasan program penjamin kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp285 triliun," papar Airlangga.
Terkini, pemerintah juga meluncurkan program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW) yang menyasar pelaku UMKM informal yang selama ini belum tersentuh oleh program-program milik pemerintah lainnya.
Dukungan tambahan dalam menjaga daya beli, kata Airlangga, juga diberikan melalui program Kartu Prakerja. Sebanyak 2,7 juta orang telah menerima manfaat dari program tersebut dengan total insentif sebesar Rp6,47 triliun sepanjang Semester I 2021 di 514 kabupaten/kota.
Kemudian, untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan mendukung percepatan investasi, pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang berperan mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor utama, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
"Investasi yang dikelola LPI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan mendorong transisi menuju ekonomi baru," kata Airlangga.
"Pemerintah juga akan segera mengalokasikan modal tambahan sebesar Rp60 triliun di 2021 untuk mendukung optimalisasi LPI bagi perekonomian," pungkasnya.
