Tim Editor
ERA.id - Komisi I DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas penyesuaian anggaran tahun 2022 pada Kamis (23/9).
Namun, saat rapat dibuka, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis mengabarkan bahwa keduanya tak bisa menghadiri rapat. Menurutnya, Prabowo absen lantaran sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Hal itu sudah disampaikan melalui surat Sekjen Kemenhan Nomor B1832/IX/2021 tertanggal 21 September 2021.
"Menteri Pertahanan sedang melaksanakan kunjungan ke luar negeri," kata Kharis saat membuka rapat kerja, Kamis (23/9/2021).
Karena tak bisa hadir, Kharis mengatakan, Prabowo mendelegasikan undangan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI kepada Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Lalu alasan Hadi tak bisa memenuhi undangan rapat kerja karena sedang melakukan kunjungan kerja di Sumatera. Hadi menugaskan Kepala Badan Intelijen Strategis Letnan Jenderal Joni Supriyanto untuk mewakilinya di rapat kerja bersama Komisi I DPR RI.
"Kemudian yang kedua perintah lisan Panglima TNI kepada Korsmin Panglima TNI untuk mendelegasikan undangan tersebut kepada Kabais karena di waktu yang sama Panglima TNI sedang melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Sumatera," kata Kharis.
Ketidakhadiran Prabowo dan Hadi langsung diprotes para anggota Komisi I DPR RI. Mereka menganggap pembahasan rapat kali ini harus menghadirkan Menhan beserta Panglima TNI sebagai pengambil kebijakan.
Anggota Komisi I Fraksi PDIP DPR RI TB Hasanuddin misalnya, membeberkan perlunya kehadiran Panglima TNI dalam rapat kerja pembahasan anggaran hari ini.
"Dengan segala hormat, sebetulnya surat panglima ini perlu dikoreksi untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah. Artinya ini keputusan negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja," kata Hasanuddin.
Selain itu, Hasanuddin menilai perwakilan yang diutus kedua belah pihak tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena itu dia mengharapkan rapat dihadiri langsung oleh Panglima TNI.
"Nggak bisa, harus Panglima TNI. Dan ini kan hari terakhir kita buat draf anggaran untuk dilaporkan ke Banggar dan hari terakhir juga membuat kesimpulan, ditutup dengan rapat terakhir kita masalah anggaran," tegasnya.
Sementara Anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengusulkan agar rapat ditunda sampai pihak yang berkepentingan hadir di ruang rapat.
"Komisi I cukup menghargai mitra kita, tapi kita harus dengan tegas bahwa aturan dan peraturan dalam rapat perlu kita tekankan. Saya setuju dengan usulan teman-teman bahwa sebaiknya rapat ini kita tunda dulu, menunggu sampai yang berkepentingan ikut hadir semuanya," kata Syarief.
Sedangkan Anggota Komisi I Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mengusulkan agar rapat diskors sementara agar masing-masing fraksi bersama pimpinan komisi bisa melakukan dialog terkait nasib rapat hari ini.
"Dalam kondisi ini saya kira lebih elok kalau kita skor untuk masing-masing fraksi bersama pimpinan berdialog. Setelah kit kita masuk lagi dan kita sikapi apapun surat yang ada, apapun sikap kita. Itu hak kita sebagai DPR," kata Muzzamil.
Menyikapi usulan anggota, Kharis kemudian memutuskan untuk menskors rapat kerja. Berdasarkan pantauan, angenda rapat akhirnya diteruskan secara tertutup tanpa kehadiran Menhan maupun Panglima TNI. Rapat dilanjutkan usai Kepala Staf Umum sebagai perwakilan dari pihak TNI hadir.
