Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo yang juga Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo, Albertus Sumbogo dikabarkan dipanggil DPP PDIP siang ini, Jumat (15/10/2021).
Kabar tersebut dibenarkan oleh Albertus. Dia mengaku akan menghadap dan memenuhi panggilan DPP PDIP pada pukul 14:00 WIB.
"Iya (benar dipanggil DPP), jam 14:00," ujar Albertus kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).
Albertus mengatakan, pemanggilan itu berkaitan dengan deklarasinya yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Saat ini, dia mengaku sedang beristirahat.
"Iya (soal deklarasi), ini lagi istirahat," kata Albertus.
Sementara jajaran DPP PDIP hingga saat ini belum ada mengkonfirmasi kabar tersebut. Baik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto maupun Ketua bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun tidak menjawab pesan singkat maupun telpon dari ERA.id.
Untuk diketahui, Albertus menjadi sorotan lantaran ikut bergabung dengan SGI dan menjadi salah satu pengurusnya. Keputusan itu kemudian mendapat kritikan pedas dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyebut kader yang keluar barisan bukanlah banteng melainkan celeng (babi hutan).
"Yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng," kata Bambang.
PDI Perjuangan beberapa kali mewanti-wanti kadernya untuk tak bicara ihwal pencapresan. Lewat surat tertanggal 11 Agustus 2021, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya bicara tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Kader yang melanggar disebut bakal diberi sanksi disiplin.
Lalu pada 21 September lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kadernya untuk tak mengikuti deklarasi calon presiden 2024 sebelum ada penetapan dari partai. Hasto mengatakan setiap kader PDIP mesti disiplin mengikuti aturan organisasi partai banteng.
"Manakala ada anggota partai (PDIP) yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.
