Survei Membuktikan, Publik Tidak Puas Kinerja Penegakan Hukum Era Jokowi

| 25 Oct 2021 13:53
Survei Membuktikan, Publik Tidak Puas Kinerja Penegakan Hukum Era Jokowi
Presiden Joko Widodo (Dok. BPMI)

ERA.id - Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo di sejumlah bidang.

Hasilnya, bidang penegakan hukum paling rendah dibandingkan bidang lainnya.

Dari hasil survei terbaru Poltracking Indonesia tercatat, kepuasan di bidang penegakan hukum hanya 52,8 persen. Sementara yang tidak puas mencapai 32,3 persen.

"Ini agak paling rendah," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam pemaparan survei, Senin (25/10/2021).

Sementara mayoritas responden mengaku paling puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan stabilitas nasional, yaitu mencapai 64,1 persen. Sementara yang tidak puas hanya 17,9 persen.

Menurut Hanta, hal ini disebabkan karena kurangnya pertarungan antara eksekutif dan legislatif. Sehingga publik menilai kondisi politik cenderung lebih stabil.

"Biasanya di pemerintahan sebelumnya cukup riuh pertarungan antara eksekutif dan legislatif. Sekarang kurang, sehingga dianggap stabil," kata Hanta.

Selanjutnya, kepuasan di bidang sosial bidaya mencapai 60,5 persen. Sementara yang tidak puas sebanyak 28,3 persen.

Di bidang kesehatan, responden yang menyatakan puas sebesar 60 persen dan yang tidak puas sebesar 27,9 persen. Kemudian di bidang pendidikan yang merasa puas mencapai 58 persen.

Selanjutnya tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai 55,8 persen dan 35 persen responden merasa tidak puas. Bidang pertahanan yang merasa puas hanya 54,6 persen. Kedua bidang ini berada di tiga terbawah.

Survei Poltracking digelar secara tatap muka pada 3-10 Oktober 2021. Survei ini memiliki sample sebanyak 1.220 responden yang dipilih secara acak dan memiliki margin of error kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Rekomendasi