Tim Editor
ERA.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimistis terpilihnya Panglima TNI yang baru, Jenderal TNI Andika Perkasa, akan membuat kinerja TNI semakin mumpuni.
"Selamat kepada Jenderal Andika. PSI yakin dan optimis Jenderal Andika mampu membawa TNI untuk selalu kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman," kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis, Minggu (7/11/2021).
Dea menegaskan, tugas pokok TNI tak berubah, yaitu mempertahankan wilayah NKRI dan menghalau segala ancaman dan gangguan dari luar.
"Jenis ancaman dan gangguan ini yang sangat bisa jadi berubah seiring perkembangan zaman. Kami yakin, di bawah kepemimpinan Jenderal Andika, TNI mampu membaca kecenderungan dan perubahan zaman secara cermat. PSI yakin TNI akan selalu adaptif dan solutif," lanjut Dea.
Selaras dengan motto “TNI adalah Kita” yang diusung Andika, PSI juga berharap TNI tak pernah berjarak dengan rakyat.
"TNI lahir dari rahim rakyat dalam perjuangan kemerdekaan. Maka, seyogyanya harus selalu menjadi perisai yang melindungi, bukan justru menyakiti raga dan jiwa rakyat," kata doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran tersebut.
Terkait agenda reformasi TNI, Jenderal Andika diharapkan mempercepat pelaksanaannya. Dea mengatakan, sebagian agenda reformasi TNI sebagian sudah dilakukan dengan baik. Misalnya, pemisahan Polri dari TNI, dan penghapusan kekaryaan dari fungsi-fungsi TNI.
Kendati begitu, ada mandat reformasi yang belum selesai ditunaikan. Sebagai contoh, masih cukup banyak kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI terhadap masyarakat sipil dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
"PSI mengapresiasi pelaksanaan agenda reformasi TNI yang terus dilakukan. Tapi, percepatannya mesti juga dilakukan, jangan kompromi dengan waktu. Semakin cepat wajah reformis TNI terwujud, akan semakin baik bagi negara dan rakyat," pungkas Dea.
Pada Sabtu 6 November 2021, Komisi I DPR memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR yang digelar setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika.
