Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membongkar kebiasaan Presiden Joko Widodo setiap kali ingin merombak ulang kabinetnya atau reshuffle kabinet.
Menurutnya, Jokowi kerap punya pertimbangan sendiri, sehingga pihak luar yang mencoba memberikan masukan akan percuma.
"Tidak ada gunanya juga pihak luar mendorong-dorong, karena presiden itu punya pertimbangan dan keputusannya sendiri," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menurut Arsul, Jokowi akan bertanya jika memang memerlukan masukan. Namun, jika tidak diminta, akan sia-sia mengusulkan masukan.
Dia kemudian mencontohkan soal pencalonan Kapolri. Saat itu, kata Arsul ada banyak yang mengusulkan sosok lain disamping Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul-usulkan si A, si B itu menurut saya kalau tidak sesuai degan apa yang ada dipikiran Pak Jokowi, itu ya kesia-siaan saja," kata Arsul.
Meskipun begitu, Arsul menilai sikap Jokowi justru menunjukan bahwa dia lah yang memegang hak prerogatif sebaai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Tapi itu sebetulnya pelajaran, presiden punya kemandirian sendiri. Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Arsul.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku belum memikirkan prihal reshuffle kabinet. Hal tersebut merespons beredarnya kabar akan adanya kocong ulang jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.
"Reshuffle belum berpikir," ujar Jokowi usai menghadiri acara puncak HUT ke-10 Partai NasDem di Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Terkait dengan jatah kursi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung dengan partai koalisi pendukung pemerintah, Jokowi juga mengaku belum memikirkannya.
"Reshuffle-nya belum berpikir ke arah sana," kata Jokowi.
Isu reshuffle kabinet belakangan kembali berhembus usai DPR RI menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya, isu rombak kabinet juga sempat berhembus ketika PAN diundang ke Istana untuk menghadiri pertemuan ketua umum parti politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
