Tim Editor
ERA.id - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik nasional terkait pelayanan investasi tahun 2021.
Penghargaan diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara Rakornas Investasi 2021 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (24/11). Jateng menjadi provinsi terbaik usai mengalahkan Jawa Barat dan Sumatera Barat yang menduduki peringkat dua dan tiga.
Selain provinsi, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan pelayanan investasi terbaik. Diantaranya Kota Semarang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sragen.
"Ikhtiar kawan-kawan melakukan reformasi terhadap layanan dengan kemudahan-kemudahan telah membuahkan hasil. Saya ucapkan terimakasih pada kawan-kawan baik di provinsi maupun kabupaten/kota atas capaian ini. Meski begitu saya tetap ingatkan kita tidak boleh berpuas diri," kata Ganjar saat dikonfirmasi usai mendapatkan penghargaan.
Menurut dia masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Setelah pelayanan baik, maka tahap selanjutnya kata Ganjar adalah mewujudkan realisasi investasi.
"Seperti pesan Pak Presiden tadi, bagaimana meningkatkan realisasi. Beliau juga pesan, jangan hanya yang besar-besar, tapi investasi kecil, UKM dan lainnya. Saya harap semua mempertahankan ini dan saya ucapkan terimakasih karena ini bagian dari komitmen kawan-kawan," ucapnya.
Lebih lanjut Ganjar menerangkan, banyak hal dilakukan Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan terbaik di sektor investasi. Jateng selalu konsisten dalam pelaksanaan online single submission (OSS). Selain itu, kemudahan-kemudahan lain seperti pemberantasan pungutan liar (pungli) hingga layanan prima di mall pelayanan publik diberikan.
"Saya minta kawan-kawan proaktif mengundang investor, membantu mereka dan memastikan tidak ada pungli. Kami juga menjadi guide pada calon investor tidak hanya pada perizinan, tapi sampai mereka melakukan usaha," jelasnya.
Konsep after sale service lanjut Ganjar juga dilakukan di Jateng. Artinya, pelayanan tidak selesai setelah izin dikeluarkan, tapi jika di tengah jalan terjadi masalah, Pemprov Jateng akan membantu.
"Seringkali para pengusaha itu mengalami kesulitan di tengah jalan, jadi saya minta kawan-kawan bantu. Tidak hanya selesai saat memberikan izin di awal, tapi meng-guide mereka sampai akhir," pungkasnya.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan senang dengan komitmen kementerian lembaga dan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait pelayanan pada investasi. Menurutnya, urusan pelayanan, perijinan dan lainnya memang harus dilakukan untuk menggaet minat investor datang ke Indonesia.
"Saya senang tadi, ada kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi, baik realisasi maupun urusan pelayanan perijinan. Investor itu dilayani dengan baik saja belum tentu mau, apalagi yang tidak dilayani. Oleh sebab itu, pola lama yang jadul harus ditinggalkan, berikan layanan terbaik pada semua investor, baik yang kecil, sedang maupun besar. Semua harus dilayani dengan baik," katanya.
Investasi, lanjut Jokowi, menjadi salah satu kunci percepatan pertumbuhan ekonomi. Sektor ini bisa memberikan dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan lainnya.
"Dengan adanya investasi, maka peredaran uang akan semakin besar. Dan itu menimbulkan efek lain, daya beli masyarakat naik, konsumsi naik dan pertumbuhan ekonomi juga naik," katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ratna Kawuri, mengatakan, realisasi investasi Jateng sampai triwulan III tahun 2021 sebesar Rp38,19 triliun. Jumlah itu sudah memenuhi 71,3% target capaian investasi Jateng tahun ini sebesar Rp53,53 triliun.
"Jumlah itu dipastikan bertambah karena minat investasi di Jateng cukup besar. Beberapa waktu lalu kami menggelar Central Java Investment Forum (CJIBF) dan banyak investor yang siap berinvestasi dengan rencana kepeminatan investasi sekitar Rp39 triliun," kata Ratna.
Selain dari investor besar, Jateng lanjut Ratna juga memberikan pelayanan prima pada investor kecil termasuk UKM. Sampai dengan September 2021, sudah ada 205.626 unit usaha yang sudah berizin dengan total modal usaha sebesar Rp3,66 triliun.
