ERA.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga negara. Sebab, Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.
Hal ini merespons pernyataan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI Fadel Muhammad yang meminta Presiden Joko Widodo memecat Sri mulyani.
"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021).
Bamsoet menambahkan, Sri Mulyani juga sudah beberapa kali tak menghadiri rapat membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Padahal, MPR RI berkomitmen mendukung kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," kata Bamsoet.
Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena dinilai tidak etik dan tidak cakap mengatur kebijakan pemerintahan.
"Atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," ujar Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan DPD RI Fadel Muhammad.
Desakan ini berawal dari kekecewaan MPR RI terhadap sikap Sri Mulyani yang tidak memperhatikann anggaran MPR RI. Menurut Fadel, anggaran MPR RI justru semakin turun, sedangkan jumlah pimpinan saat ini ada 10 orang.
Masalah ini, menurut Fadel, juga sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Saat itu dirinya dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang datng langsung menghadap Presiden Jokowi.
"Kita minta Presiden, anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuma empat orang, sekarang sudah 10 orang kok malah lebih turun," kata Fadel.
"Saya ini wakil ketua MPR bidang anggaran, dengan bapak Bambang bicara dengan Mensesneg, bilang ke menteri keuangan tetapi dia acuhkan," imbuhnya.