ERA.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman sudah menarik seleksi prajurit untuk dijadikan ajudan pribadi untuk Anggota Komisi I DRP RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut. Menurut Meutya, KSAD Dudung sedang mempelajari urgensi dari permintaan tersebut.
"Sudah (berkomunikasi), KSAD sampaikan pengamanan sementara ditarik dulu untuk dipelajari urgensinya," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).
Terkait dengan hal tersebut, Meutya mengaku Hillary tidak pernah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi I DPR RI mengenai permintaan ajudan pribadi dari instansi TNI. Selain itu, selama dia menjadi pimpinan di komisi tersebut, tidak pernah ada satu pun anggota yang meminta disediakan ajudan pribadi.
"Tidak tahu menahu dan tidak ada koordinasi dengan kami (pimpinan Komisi I). Selaku Ketua Komisi I selama periode ini dan selama memimpin periode sebelumnya juga belum pernah menerima permintaan dari anggota Komisi I terkait hal itu," kata Meutya.
Lebih lanjut, politisi Golkar ini mengatakan tidak akan menegur Hillary karena itu merupakan kewenangan fraksi. Namun, menurutnya seorang anggota komisi di DPR RI harus memahami mekanisme yang berlaku.
Misalnya, jika ada anggota yang memiliki permintaan khusus maka hal itu harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan ketua kelompok fraksi (kapoksi). Meutya mengingatkan anggota DPR RI tidak hanya mewakili dirinya tapi juga mewakili daerah pemilihan, komisi dan fraksinya.
"Kalau menegur biar fraksinya saja (NasDem), kalau saya lebih ke akan ajak Ngopi saja Mbak Hillary untuk ngobrol dan sharing, sebagai senior-junior dan sesama politisi perempuan," katanya.
Diberitakan sebelumnya, beredar Surat Telegram (ST) seleksi prajurit bernomor: ST/3274/202 untuk dijadikan ajudan pribadi Anggota DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut.
ST yang ditandatangani Asper Kasad Mayjend Wawan tertanggal 25 November 2021 ditujukan kepada Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan Danjen Kopassus. Sedangan tembusan ST kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Wakasad, Irjenad, Aspers Panglima TNI.
Hillary beralasan meminta pengamanan dari TNI lantaran pekerjaannya sebagai politisi yang tak lepas dari ancaman dan rasa khawatir. Apalagi dia kerap berbeda pendapat saat membela hak-hak masyarakat di Sulawesi Utara.
Selain itu, Hillary mengaku di Jakarta hanya tinggal bersama adik perempuannya dan adik laki-lakinya yang baru lulus SMP. Ditambah kekahawatiran ayahnya terhadap keselamatan anak-anaknya.
Atas berbagai pertimbangan itu, maka diputuskan untuk meminta bantuan. Lagipula, dari segi perundang-undangan hal ini tak menyalahi aturan.
"Sehingga bisa dibilang meminta bantuan pengamanan ini karena butuh dan terdesak. Bukan untuk kelihatan keren," tegas Hillary.