Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus menyempurnakan cara-cara pemberantasan korupsi. Sebab, korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak harus identik dengan penangkapan, tetapi harus bisa mengobati akar masalahnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya2 yang lebih fundamental, upaya yang lebih mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
"Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan detterence efek kepada yang berbuat," jelas Jokowi di Hari Anti-Korupsi Sedunia pada Kamis (9/12/2021) di Gedung KPK, Jakarta.
Dia mengingatkan penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara
"Asset recovery dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak, pnbp, juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi perbuatan koruspi sejak dini," tambah dia.
Dia juga meminta KPK dan aparat penegak hukum memanfaatkan hubungan masyarakat dan pemberantasan korupsi. Selain itu, menanamkan budaya korupsi juga harus dilakukan sedini mungkin
"Membangun kesadaran diri adalah kunci mental anti korupsi," tegas Jokowi.
Jokowi mengingatkan, pemerintah memiliki agenda besar di bidang investasi. Pemerintah memiliki target di tahun 2022 jumlah investasi mencapai Rp1.200 triliun. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sistem perizinan yang sederhana
penciptaan ekosistem anti korupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja, investasi masih motor penggerak ekonomi kita, target kita nanti tahun 2022 mencapai 1200 T, ini membutuhkan perizinan yang sederhana, lebih cepat, dan bebas korupsi.
"Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana sini, terlalu banyk ketidakpastian dan banyaknya permainan di sana sini," katanya.
Oleh karenanya, pemerintah meminta semua pihak untuk terus membangun tata kelola pencegahan korupsi dengan melakukan efisiensi dan memanfaatkan teknologi serta mengedepankan prinsip transparansi.
"Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu, tingkatkan integritas aparat penegak hukum dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi," pungkasnya.
