Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan di tengah pandemi Covid-19 kepercayaan publik merupakan kunci agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi serta inklusifitas menjadi sebuah keharusan dalam pengelolaan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Open Government Partnership (OGP) Global Summit dalam saluran akun YouTube Open Government Partnership, dikutip ERA.id, Rabu (15/12/2021).
"Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi memaparkan dua penting agar pemerintahan efektif. Pertama, partisipasi publik perlu diperkuat. Kedua, inovasi digital yang inklusif harus diperkokoh.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
"Digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi, penyelewengan dan di masa pandemi saat ini terjadi akselerasi transformasi digital di sektor ekonomi," kata Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, transformasi digital harus inklusif termasuk menjamin akses bagi UMKM. Oleh karena itu Indonesia menjadikan transformasi digital menjadi salah satu prioritas di keketuaan di G20.
"Akselerasi ini juga harus terjadi di sektor pelayanan publik," pungkasnya.
Untuk diketahui, OGP Global Summit berlangsung pada 15-17 Desember 2021 di Seoul, Korea Selatan secara "hybrid". Open Government Partnership (OGP) adalah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif.
Pada acara pembukaan pleno (opening plenary) pada hari ini, Presiden Jokowi dan 13 kepala negara lain bergantian menyampaikan sambutan.
OGP berdiri pada 2011 yaitu saat Indonesia dan tujuh negara lainnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina sepakat membentuk suatu gerakan yang memberikan kesempatan kepada perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan lainnya untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik, dan kemajuan dalam inisiatif dan implementasi pemerintahan terbuka.
Hingga saat ini, 78 negara dan 76 pemerintah daerah dari seluruh dunia telah bergabung menjadi anggota OGP.
