Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi kerakyatan secara progresif untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Haedar menyatakan, kebijakan itu seperti lontaran Presiden Joko Widodo yang bakal menerapkan new economy policy. "Yang besar-besar mengerem diri dan mau berbagi. Dan ini menjadi tugas negara," kata Haedar.
Demikian disampaikan Haedar dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 PP Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Rabu (29/12/2021). "Kebijakan ekonomi kerakyatan harus progresif, maka hasilnya akan signifikan. Kalau apa adanya, hanya jalan di tempat," ujarnya.
Ia meminta pemerintah hadir untuk mengangkat kualitas UMKM dengan membatasi pengusaha besar. "Yang besar tidak rakus, berhenti mengeksploitasi yang kecil. Ada semangat mengerem dan ini wilayah etis. Negara juga harus hadir," katanya.
Haedar juga menyinggung demokrasi Indonesia yang masih memakai standar Barat. Padahal standar itu tak selalu pas dengan demokrasi kultural dalam konteks Indonesia. "Ada nilai-nilai Indonesia yang khas, seperti gotong royong. Ini akan selalu menjadi dinamika," ujar Haedar.
Untuk itu, ia mengajak untuk memasukkan nilai demokrasi ala Pancasila. "Kita coba memberi keseimbangan di mana demokrasi, hak asasi, dan toleransi ada dalam spektrum nilai Pancasila, yakni dengan dua nilai: agama dan kebudayaan luhur bangsa," tuturnya.
Menurut dia, jika hanya mengacu ilmu Barat, tanpa memasukkan isu-isu khas bangsa, demokrasi Indonesia akan mengalami kesenjangan. "Jadi demokrasi Indonesia tidak akan maju karena tolak ukurnya (cara pandang Barat) itu," kata dia.
