Tim Editor
ERA.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balil Lahadalia mengungkapkan, kalangan dunia usaha berharap Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur. Alasannya untuk memulihkan ekonomi yang sempat merosot akibat pandemi Covid-19.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia secara daring, dikutip Senin (10/1/2022).
Bahalil mengatakan, dari hasil diskusinya dengan kalangan pengusaha, dapat disimpulkan bahwa mereka sedang ingin kembali membangun perekonomian. Terlebih nyaris selama hampir dua tahun belakangan ini dunia usaha terdampak serius akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, perekonomian yang baru pulih bisa jadi terdampak lagi dengan adanya kontestasi politik di 2024.
"Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan (pandemi Covid-19). Ini dunia usaha baru mau naik, tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.
Menurutnya, mengubah jadwal Pemilu bukan suatu hal yang diharamkan. Bahlil kemudian mencontohkan, dalam sejarah di Indonesia, Pemilu pernah dimajukan ke tahun 1997. Seharunsya Pemilu digelar di 2002, namun karena alasan krisis pemerintah memajukan jadwal Pemilu.
Selain itu, Bahlil juga menyinggung absennya gelaran Pemilu di sepanjang Orde Lama. Oleh karena itu, perlu kembali dilihat apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
"Nah, tinggal kita melihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa. Apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19? Apakah persoalan bagaimana memilihan ekonomi? atau memang persoalnnya adalah bagaimana kita memiliki pemimpin baru lewat Pemilu?" kata Bahlil.
Meski begitu, permintaan kalangan dunia usaha agar jadwal Pemilu 2024 diundur tak ada kaitannya dengan keinginan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Menurut Bahlil, isu jabatan presiden tiga periode tidak perlu lagi didengungkan.
Namun, berdasarkan hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia justru menunjukkan publik mendukung masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga 2027.
"Saya setuju bahwa demokrasi tiga periode saya pikir tidak untuk kita dengungkan terus. Tapi yang menarik, saya lihat datanya dari bulan ke bulan malah naiknya tinggi ya untuk orang setuju," kata Bahlil.
"Sekarang sudah hampir mencapai 40 persen lho (yang setuju) untuk masa perpanjangan presiden sampai dengan 2027," imbuhnya.
Berdasarkan data dari survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 6-11 Desember 2021, respoden yang setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode mencapai 33,4 persen. Sementara yang kurang setuju 25,9 persen dan tidak setuju sama sekali 30,9 persen.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, jumlah responden yang setuju itu meningkat seiring dengan perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Sedangkan sebesar 33,3 persen responden menyatakan setuju dan 6,7 persen sangat setuju jika masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga 2027. Sementara yang kurang setuju mencapai 28,4 persen dan tidak setuju sama sekali 27,1 persen.
"Overall antara 38-40 persen yang sangat setuju atau setuju (Jokowi tiga periode)," kata Burhan.
Meski begitu, Burhan mengatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden, maka jumlah responden yang tidak setuju justru semakin tinggi.
Berdasarkan hasil survei, responden yang tahu mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden dan setuju hanya sebanyak 28,8 persen. Sementara yang tidak setuju sama sekali mencapai 34,3 persen.
"Jadi mohon maaf buat para pendukung, pengusul usulan tiga periode. Semakin masyarakat tahu usulan tersebut, makin tidak mendukung," kata Burhan.
