Tim Editor
ERA.id - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balil Lahadalia yang mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda, tidak salah.
Sebab hanya menyamapikan aspirasi dari kalangan dunia usaha.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga mengaku sudah mengkonfirmasi pernyataan tersebut kepada Bahlil dan sudah dijelaskan bahwa hal itu disampaikan saat diundang dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia beberapa hari lalu.
"Mas Bahlil dalam pernyataannya tidak salah karena menjelaskan aspirasi dunia usaha yang menghendaki Pemilu dimundurkan," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).
Viva mengatakan, adanya keberagaman aspirasi dari seluruh elemen bangsa, seperti yang disampaikan Bahlil, adalah ekspresi berdemokrasi.
Lagipula, menurutnya, dalam sejarah Indonesia memang pernah tercatat gelaran Pemilu dimajukan atau dimundurkan.
Hal itu merupakan bagian dari pasang surut kehidupan demorkas di Tanah Air.
"Secara historis, Indonesia telah mengalami pasang pasang surut kehidupan demokrasi, termasuk memajukan atau memundrukan jadwal pemilu," kata Viva.
Lebih lanjut, Viva menyampaikan pesan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan agar setiap keputusan politik dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terutama di tengah situasi seperti hari-hari ini.
"Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, berpesan agar setiap keputusan politik dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang sedang dalam proses percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan mesti mendukung kerja dan kinerja pemerintah secara maksimal," kata Viva.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balil Lahadalia mengungkapkan, kalangan dunia usaha berharap Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur.
Alasannya untuk memulihkan ekonomi yang sempat merosot akibat pandemi Covid-19.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berfikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu (9/1).
Bahalil mengatakan, dari hasil diskusinya dengan kalangan pengusaha, dapat disimpulkan bahwa mereka sedang ingin kembali membangun perekonomian.
Terlebih nyaris selama hampir dua tahun belakangan ini dunia usaha terdampak serius akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya, perekonomian yang baru pulih bisa jadi terdampak lagi dengan adanya kontestasi politik di 2024.
Lagipula, kata Bahlil, memajukan maupun memundurkan jadwal Pemilu bukan hal yang haram. Sejarah Indonesia pernah mencatat Pemilu pernah dimajukan ke tahun 1997.
Seharunya Pemilu digelar di 2002, namun karena alasan krisis pemerintah memajukan jadwal Pemilu.
Selain itu, Bahlil juga menyinggung absennya gelaran Pemilu di sepanjang Orde Lama.
Oleh karena itu, perlu kembali dilihat apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
"Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan (pandemi Covid-19). Ini dunia usaha baru mau naik, tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.
