Tim Editor
ERA.id - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tak paham konstitusi. Hal ini merespons pernyataan Bahlil yang menyebut dunia usaha mengusulkan agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda.
"Pernyataan Bahlil Lahadalia itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi negara ini," kata Luqman dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (11/1/2022).
Luqman bilang, contoh yang disampaikan mengenai pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru, makin menunjukan Bahlil tak pernah membaca Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dia menegaskan, dalam Pasal 7 UUD 1945 sudah diatur mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya selama dua periode.
"Penting juga ditegaskan bahwa di dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden-wakil presiden diperpanjang masa jabatannya," kata Luqman.
Dia menambahkan, alasan ekonomi seperti yang disampaikan Bahlil untuk menunda pergantian presiden sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Sebaliknya, pelaksanaan Pemilu justru akan memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Jelas itu!" tegas Luqman.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengingatkan bahwa upaya menunda penyelenggaraan pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden-wakil presiden, merupakan tindakan inkonstitusional, anti demokrasi dan melawan kedaulatan rakyat.
Oleh karenanya, Luqman meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Bahlil yang notabene merupakan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Teguran ini penting diberikan Presiden, agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektifitas kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Luqman.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balil Lahadalia mengungkapkan, kalangan dunia usaha berharap Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur. Alasannya untuk memulihkan ekonomi yang sempat merosot akibat pandemi Covid-19.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu (9/1).
Bahalil mengatakan, dari hasil diskusinya dengan kalangan pengusaha, dapat disimpulkan bahwa mereka sedang ingin kembali membangun perekonomian. Terlebih nyaris selama hampir dua tahun belakangan ini dunia usaha terdampak serius akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, perekonomian yang baru pulih bisa jadi terdampak lagi dengan adanya kontestasi politik di 2024.
"Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan (pandemi Covid-19). Ini dunia usaha baru mau naik, tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.
