Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto buka-bukaan adanya tekanan dari kekuasaan. Bahkan dia mendapat pengakuan dari sejumlah ketua umum partai politik yang kartu trufnya dipegang agar mengikuti kemauan penguasa.
Hal itu disampaikan saat menyinggung soal kondisi politik belakangan ini, pasca anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, dikutip Senin (10/10/2023).
Dia juga mengatakan bahwa partainya saat ini sedang berduka sebab masih tak percaya ditinggal oleh Presiden Jokowi, lantaran menolak permintaan yang melanggar konstitusi. Padahal, Presiden Jokowi dan keluarganya sudah diberikan privilese oleh PDIP.
Adapun puncak dari sikap Presiden Jokowi yang mencoba melanggar konstitusi terlihat dari mulai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pencalonan Gibran di Pilpres 2024.
"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," ucap Hasto.
Dengan latar belakang tersebut, dia meyakini masyarakat Indonesia sudah paham siapa yang berkhianat terhadap konstitusi. Dia juga berharap demokrasi di Indonesia segera pulih.
"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," kata Hasto.
Sebelumnya, Hasto juga membeberkan soal wancana perpanjangan masa jabatan presiden, yang disebutnya merupakan perintah dari "Pak Lurah" melalui sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju dan partai politik. Dia mengklaim siap mempertanggungjawabkan ceritanya tersebut.
Namun, pernyataan itu dibantah keras oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa dirinyalah yang pertama kali mengembuskan isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.
Dia juga membantah bila diperintah seseorang untuk membuat isu tersebut.
"Saya baru datang jenderal (Prabowo Subianto), ada di media bicara tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapa pun," kata Bahlil di acara Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu (28/10).
