ERA.id - Pemerintah akan membentuk tim juru bicara untuk forum dalam Presidensi G20 Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu untuk membangun kekompakan, kolaborasi, dan kepercayaan dalam negeri melalui sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia
“Kami mendiskusikan beberapa kebijakan yang berkaitan atau menindaklanjuti Instruksi Bapak Presiden yaitu strategi komunikasi G20 harus dilakukan secara masif, baik di dalam negeri dan untuk masyarakat internasional. Jadi hari ini kami mengambil beberapa keputusan, yang pertama usulan penunjukkan juru bicara,” ujarnya usai mengikuti Rapat Komunikasi Publik Presidensi G20 Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022).
Menurut Menteri Johnny, usulan juru bicara untuk Serpha Track diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Adapun Finance Track, juru bicara dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Wakil Ketua oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
“Sedangkan komunikasi yang umum terkait penyelenggaraan akan dilakukan oleh saya sebagai Menteri Kominfo, dan secara khusus komunikasi isu-isu terkait dengan kebijakan presiden dari Istana Presiden akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden, Pak Moeldoko,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan kegiatan sosilaisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia harus dilakukan dengan baik. “Karena ada banyak sasaran-sasaran dan target G20 Summit ini untuk kepentingan domestik Indonesia sendiri maupun untuk kepentingan emerging nation, negara-negara yang seperti kita yang kita wakili,” ungkapnya.
Menurut Menteri Johnny, sasaran Presidensi G20 Indonesia berkaitan dengan kepentingan dunia, khususnya menyangkut tiga isu prioritas yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi digital khususnya untuk mendukung perekonomian dan transisi energi.
“Dalam tiga komponen besar kesuksesannya dari sisi penyelenggaraan, kesuksesan di bidang substansi Serpha Track dengan working group dan engagement group-nya, serta kesuksesan di bidang Finance Track juga bersama working group dan engagement group-nya,” tandasnya.
Selain mengusulkan juru bicara untuk Sherpa Track, Finance Track dan penyelenggaraan komunikasi publik secara umum. Pertemuan tersebut juga mendiskusikan usulan media partner, konsultan media, media center dan tata kelola media sosial.
“Nanti secara detail akan disampaikan setelah keputusannya diambil. Juga diputuskan pola dan tata kelola komunikasi publik, ada yang kita sebut dengan manajemen dan koordinasi tim komunikasi publik,” jelas Menkominfo.
Menurut Menteri Johnny, tim komunikasi publik baik dari kementerian dan lembaga, finance tracks, sherpa track, serta penyelenggara kegiatan akan menjadi bagian dari executive board komunikasi publik Presidensi G20 Indonesia.
“Kita harapkan nanti dengan demikian komunikasi publik menjadi lebih baik, bisa menjangkau masyarakat di dalam negeri lebih luas dan masyarakat luar negeri. Juga tentu kita berharap kolaborasi dari media baik media nasional maupun media internasional yang berkaitan dengan semua sektor dan aspek yang dibicarakan di G20 Summit nanti,” ungkapnya.
Menkominfo menegaskan kesiapan lain untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia berkaitan dengan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di 19 kota yang menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan G20 serta acara puncak di akhir tahun.
“Kita tetapkan 4G adalah tetap sebagai tulang punggung komunikasi, sedangkan 5G akan digunakan sebagai 5G experience. Untuk itu, operator-operator seluler yang sudah mendapat uji laik operasi dan operasi komersial akan mengambil bagiannya masing-masing sesuai kesiapannya, secara khusus Telkom dan Telkomsel,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, Telkom dan Telkomsel akan mengambil peran penting untuk menyiapkan layanan 4G dengan benchmark seperti pada event Pon XX Papua.
“Tadi Direktur Utama Telkom sudah menyampaikan di rapat bahwa 5G experience (untuk Presidensi G20 Indonesia) nanti akan jauh lebih baik dibanding dengan 5G experience di PON 20 Papua, karena persiapan dan infrastruktur yang sudah lebih baik,” tuturnya.
Disamping itu, pemerintah menyiapkan beberapa skenario jalur komunikasi tulang punggung kabel serat optik, agar konektivitas dan keterhubungan ke jaringan nasional dan alternatif jaringan internasional berlangsung dengan baik.
“Kita sudah siapkan Plan A dan Plan B agar layanan terhadap kebutuhan komunikasi dan telekomunikasi G20 dapat dilakukan dengan baik,” tandas Menkominfo.
Menurut Menteri Johnny, Pemerintah serius menyiapkan Presidensi G20 Indonesia, termasuk dalam antisipasi atas lonjakan kasus Covid-19 dengan penerapan kebijakan travel bubble.
“Kalau yang berkaitan dengan travel bubble saya kira itu nanti keputusan dari ketua penyelenggara, tadi yang kita bicarakan hanya terbatas di komunikasi publik. Namun, skenario travel bubble pasti juga disiapkan. Karena apa? memperhatikan perkembangan Covid-19 saat ini di sisi yang satu, tapi di sisi yang lain kita ingin kesuksesan penyelenggaraan G20 yang akan ada 158 meeting nanti di 19 kota dan melibatkan 20.988 delegasi,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan event internasional seperti Presidensi G20 tentunya harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, pengaturan travel bubble akan dilakukan sesuai perkembangan Covid-19, khususnya Omicron yang diharapkan segera melandai.
“Sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih tepat terkait dengan penyelenggaran event-event nasional kita,” tegasnya.
Menteri Johnny menilai kesuksesan Indonesia menggelar kegiatan nasional PON XX Papua di tengah pandemi Covid-19 menjadi bekal penyelenggaran event internasional. Termasuk, ajang balap internasional MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada bulan Maret 2022 nanti.
“Ujian pertama kita nanti adalah MotoGP yang akan dilakukan pada bulan Maret. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, maka tentu selanjutnya event-event G20 kita harapkan menjadi lebih baik lagi dengan pengalaman-pengalaman yang ada,” ungkapnya.