Tim Editor
ERA.id - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut, TNI membutuhkan lahan seluas 4.500 hektare untuk dijadikan wilayah pertahanan di Ibu Kota Nusatara (IKN) Nusantara. Jumlah luasan lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk menambah kekuatan dari tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Andika menjelaskan, lahan seluas 4.500 hektare itu di luar 300 hektare lahan yang akan digunakan untuk membangun Markas Besar TNI yang letaknya di titik nol atau kawasan inti Ibu Kota Baru yang berdekatan dengan Istana Negara, Gedung DPR RI, dan Gedung Yudikatif.
"Jadi, 4.500 itu kebutuhan selain yang 300 hektare. Nah yang 300 hektare itu adalah Mabes TNI yang memang lokasinya sekitar Istana Negara, DPR, kemudian Yudikatif," kata Andika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022).
"Tetapi, di luar itu (membangun mabes TNI) memang sebagai IKN kita perlu menghadirkan kekuatan tambahan. Nah kekuatan tambahan itu AD, AL, dan AU," imbuhnya.
Andika merinci, untuk AD membutuhkan tambahan lahan sebesar 800 hektare yang akan digunakan untuk Kodam dan perangkat tempurnya, termasuk satuan tempur hingga teritorial.
"AD itu kita memerlukan tambahan Kodam dan perangkatnya. Perangkat itu macam-macam dari teritorialnya, satuan tempurnya, kemudian satuan tempur brigade ada infentari, ada resimen arteleri, pertahanan udara, resimen artileri pertahanan medan, dan alutsista," papar Andika.
Sementara untuk AL membutuhkan lahan seluas 980 hektare untuk bagian armada, bagian kanal, satuan pembelian dan perbaikan. Termasuk pengamanan alutsista angkatan laut.
AU membutuhkan kehadiran Lanud, serta komando sektor pertahanan udara beserta alutsista. Menurut Andika, untuk AU dibutuhkan tambahan lahan seluas 2.700 hektare. Sebab, untuk membangun lanud saja membutuhkan 2.400 hektare.
"(Angkatan) Udara perlu kehadiran lanud lagi, kemudian komando sektor pertahanan udara dan beserta alutsista," kata Andika.
Andika berharap, lahan seluas 4.500 hektare itu akan berada di wilayah perluasan IKN. Sehingga tidak masuk di kawasan inti IKN Nusantara.
"Jadi total kira-kira 4.500 hektare. Tetapi karena memang harus berada di sekitar IKN, kami menginginkannya ada di kawasan perluasan. Kan (kawasan perluasan) sampai sekitar 256 ribu hektare," kata Andika.
