Tim Editor
ERA.id - Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan akan dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Pemindahan ibu kota provinsi menyusul disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (15/2) lalu.
Pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru itu juga tertuang dalam Pasal 4 UU Provinsi Kalimantan Selatan.
"Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru," bunyi Pasal 4 UU Provinsi Kalimantan Selatan yang dikutip pada Rabu (23/2/2022).
Untuk diketahui, pengesahan UU Provinsi Kalimantan Selatan bersamaan dengan pengesahan enam UU tentang beberapa provinsi lainnya, dan satu UU tentang Keolahragaan. Delapan UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (15/2).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pengesahan delapan UU tersebut merupakan bentuk kerja keras DPR RI dalam menjalankan fungsi legislatifnya. Dia menegaskan, pandemi Covid-19 tidak menjadi alasan untuk menunda pekerjaan.
"Dalam sehari, DPR mengesahkan delapan RUU menjadi undang-undang yang semuanya merupakan usul inisiatif DPR. Di masa pandemi, DPR berupaya untuk tetap produktif menghasilkan UU. Pandemi tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif dalam menyalurkan aspirasi rakyat lewat legislasi," kata Puan.
Melalui pengesahan itu diharapkan tujuh undang-undang terkait provinsi dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah serta masyarakat. Puan berharap roda pemerintahan daerah juga semakin lebih baik serta mendorong percepatan kemajuan daerah.
“Undang-undang provinsi ini diharapkan dapat semakin menguatkan otonomi daerah, memacu pembangunan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Adapun 7 undang-undang terkait provinsi yang disahkan adalah:
1.UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan
2.UU tentang Sulawesi Utara
3.UU tengang Provinsi Sulawesi Tengah
4.UU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
5.UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan
6.UU tentang Provinsi Kalimantan Barat
7.UU tentang Provinsi Kalimantan Timur
