Tim Editor
ERA.id - Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera menyiapkan skenario evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina. Hal ini merespons kondisi di Ukraina yang semakin memanas seiring dengan serangan dari Rusia pada Kamis (24/2).
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan, pemerintah berkewajiban untuk memastikan keselamatan warga negaranya di Ukraina. Menurutnya, keselamatan para WNI adalah hukum tertinggi yang harus diupayakan.
"Saya mendesak Kemlu untuk segera menyiapkan rencana terkait evakuasi WNI dari Ukraina mengingat krisis yang ada dapat berkembang menjadi lebih buruk dalam waktu yang cepat," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Meutya mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan keselamatan para WNI yang berada di Ukraina dan terus memantau perkembangan tang terjadi. Dia juga meminta KBRI di Kiev mampu menjadi tempat aman bagi para WNI.
"Saya meminta Kemlu sebagai mitra pemerintah kami untuk terus memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan WNI kita disana yang tentunya harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Kemlu harus memastikan para WNI ada di lokasi yang aman, tentunya dalam hal ini adalah KBRI kita yang ada di Kiev," ujarnya.
Dia juga meminta KBRI Kemlu untuk menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang ada di sana.
Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta juga menyampaikan pandangan serupa. Dia meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," kata Sukamta.
Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk aktif melakukan upaya diplomasi untuk meredam gejolak dan mendinginkan situasi di sana sehingga eskalasi konflik bisa dicegah.
Menurutnya, meski konflik Ukraina Rusia jauh secara lokasi dari Indonesia. Dampaknya secara politik dan ekonomi bisa berpengaruh secara luas. Oleh sebab itu dia berharap pemerintah melakukan pemetaan dan antisipasi jika konflik di Eropa Timur tersebut berkepanjangan.
"Bisa saja ini menjadi konflik regional yang meluas, menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. Tentu Indonesia tidak boleh masuk dalam kutub konflik tersebut. Kita juga harus bersiap antisipasi jika terjadi kontraksi ekonomi akibat harga minyak yang diprediksi melambung tinggi," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I Muhammad Farhan meminta pemerintah juga memperhatikan keselamatan para diplomat. Ia meminta pemerintah bergerak cepat menyikapi operasi militer khusus Rusia di Ukraina tersebut dengan segera mengevakuasi WNI.
"Serta memastikan keselamatan para diplomat di Ukraina," ujar dia
