Tim Editor
ERA.id - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI akan melakuka intropeksi usai mendapat sejumlah sentilan dari Presiden Joko Widodo saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap.
Adapun Yudo hadir mengwakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang berhalangan lantaran terpapar Covid-19.
"Itu menjadi teguran maupun intropeksi bagi kami TNI-Polri, khususnya TNI AL, AD, dan AU. Kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu lagi," kata Yudo kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Selasa (1/3/2022).
Yudo mengatakan, intropkesi ini tak hanya untuk anggota TNI saja, tetapi juga keluarga para prajurit TNI. Dia menekankan, sebagai abdi negara memang sudah seharusnya tegak lurus kepada pemerintah dan mendukung seluruh program pemerintahan.
"Tentunya kita harus intropeksi ke dalam tentang TNI-Polri beserta keluarga, tetap harus tegak lurus untuk mendukung program-program pemerintah," kata Yudo.
"Itu adalah teguran dari presiden kepada kami, untuk introspeksi lagi evaluasi ke dalam," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan serta pengarahan dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap. Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat menyentil TNI-Polri.
Di antaranya yaitu meminta jajaran TNI-Polri lebih disiplin lagi, terutama mendisiplinkan isi pesan dalam WhatApps Grup. DIa mencontohkan salah satu percakapan yang tak disiplin adalah soal penolakan terkait proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Jokowi menegaskan, TNI-Polri harus mendukung seluruh program pemerintahan, termasuk soal IKN.
"Misalnya, bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA Grup, dibaca gampang, hati-hati dengan ini," tegas Jokowi.
Jokowi juga meminta kedisiplinan ini tidak hanya untuk para anggota TNI-Polri saja, tetapi juga keluarga di rumah. Dia mengingatkan agar tidak sembarangan mengundang penceramah maupun tokoh agama.
Dia mengatakan, anggota TNI-Polri bisa menkoordinir jika ingin mengundang penceramah maupun pemuka agama untuk dihadirkan dalam acara perkumpulan keluarga, maupun organisasi istri TNI-Polri. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran paham-paham radikal.
"Makro mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah hati-hati. Juga hal kecil-kecil harus mulai didisplinkan," tegas Jokowi.
