Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai teguran Presiden Joko Widodo kepada anggota TNI-Polri agar tidak terlibat politik praktis sudah sangat pas.
Teguran itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Selasa (1/3).
Hasanuddin mengatakan, alat negara sebaiknya memang tidak terlibat politik praktis. Selain itu juga harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk soal proyek ibu kota negara (IKN).
"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekkan negara atau pemerintah," kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
"Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal IKN yang disampaikan Pak Jokowi," imbuhnya.
Politisi PDIP itu juga mendukung arahan Presiden Jokowi yang meminta anggota beserta keluarga TNI-Polri harus lebih disiplin lagi. Termasuk disiplin dalam menggunakan WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal.
Hasanuddin menegaskan TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.
Menurutnya, arahan Presiden Jokowi yang meminta para istri-istri anggota TNI-Polri untuk berhati-hati saat mengundang penceramah ataupun tokoh agama juga sudah tepat. Sebab dikhawatirkan bisa disusupi oleh paham-paham radikal.
"Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara," kata Hasanuddin.
"Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyentil para anggota TNI-Polri dalam arahannya di acara Rapim TNI-Polri, Selasa (1/3).
Dalam arahannya itu, Jokowi meminta TNI-Polri lebih disiplin lagi, terutama mendisiplinkan isi pesan dalam WhatApps Grup. DIa mencontohkan salah satu percakapan yang tak disiplin adalah soal penolakan terkait proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Jokowi menegaskan, TNI-Polri harus mendukung seluruh program pemerintahan, termasuk soal IKN.
"Misalnya, bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA Grup, dibaca gampang, hati-hati dengan ini," tegas Jokowi.
Jokowi juga meminta kedisiplinan ini tidak hanya untuk para anggota TNI-Polri saja, tetapi juga keluarga di rumah. Dia mengingatkan agar tidak sembarangan mengundang penceramah maupun tokoh agama.
Dia mengatakan, anggota TNI-Polri bisa menkoordinir jika ingin mengundang penceramah maupun pemuka agama untuk dihadirkan dalam acara perkumpulan keluarga, maupun organisasi istri TNI-Polri. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran paham-paham radikal.
"Makro mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah hati-hati. Juga hal kecil-kecil harus mulai didisplinkan," tegas Jokowi.
