Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, Megawati tetap tegak lurus dengan konstitusi yang berlaku.
Artinya, kata Hasto, baik Megawati maupun PDIP tetap pada pendirian menolak wacana penundaan Pemilu 2024 karena tidak sejalan dengan konstitusi.
"Ada maupun tidak ada survei, sikap dari Ibu Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan negara, PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi," tegas Hasto dalam acara rilis survei LSI secara daring, Kamis (3/3/2022).
Hasto lantas mengungkapkan alasan pentingnya ketaatan terhadap konstitusi. Pertama, karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kedua, aspek legalitas kekuasaan dan legalitas kekuasaan itu melalui pemilu di mana rakyat berdaulat. "Nah, legalitas dan legitimasi ini juga menjadi persoalan yang sangat penting," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto juga menekankan bahwa keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh orang per orang. Melainkan ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy.
Sehingga, daripada meributkan penudaan pemilu, ada hal yang sebenarnya lebih perlu dibahas termasuk memproyeksi bagaimana jalannya pemerintahan ke depan termasuk membuat panduan.
"Sehingga diungkapkan dari potret hasil survei menunjukan dari seluruh elemen-elemen masyarakat itu juga memiliki keteguhan yang sama telah menjadi kultur yang sama mekanisme pemilu lima tahunan itu penting dan jadi kultur demokrasi yang harus dihormati," kata Hasto.
Adapun hasil survei LSI terbaru mengungkapkan, mayoritas responden menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan apapun, baik karena pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional.
"Secara keseluruhan 70,7 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang tahu isu ini, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
"Sementara di kalangan yang tidak tahu isu ini, penolakannya memang lebih rendah tapi tetap mayoritas yaitu 67,5 persen," imbuhnya.
