Tim Editor
ERA.id - Politisi senior yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menentang wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia bilang, wacana tersebut harus dicegah.
Menurut Amien, jika wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang maka sama halnya dengan melakukan bunuh diri nasional.
"Wanti-wanti saya yang pertama adalah, ini harus dihentikan, kalau nekat saja kita mengizinkan, kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," kata Amien dalam acara yang diselenggarakan DPD RI secara daring, Senin (14/3/2022).
Amien mengatakan, membiarkan masa jabatan presiden diperpanjang sama artinya dengan melakukan makar terhadap konstitusi selain itu juga menghina akal sehat masyarakat.
Mantan Ketua MPR RI itu kemudian menyinggung nasib dua presiden RI yang bernasib buruk lantaran terlalu lama menjabat. Adapun yang dia maksud yaitu Presiden RI pertama Soekarno dan Presiden RI kedua Suharto.
"Saya ingatkan Pak Jokowi, Bung Karno kurang apa? Tapi pada ujungnya karena pernah membiarkan jadi presiden seumur hidup, akhirnya tragedi yang beliau alami," kata Amien.
Sementara Suharto, kata Amien, juga tidak kalah hebat saat menjadi presiden RI. Dia menyinggung, Suharto adalah orang pertama yang menyandang pangkat jenderal bintang lima.
Selain itu, saat berkuasa pun Suharto berhasil menguasai seluruh birokrasi di Indonesia termasuk TNI-Polri, serta para penguasa. Namun setelah 32 tahun berkuasa, akhirnya Suharto pun lengser akibat gelombang demonstrasi saat itu.
"Lihat (Suharto) akhirnya juga seperti itu," kata Amin.
Sementara Jokowi, menurut Amien lebih lemah posisinya dibandingkan dengan Soekarno dan Suharto. Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan akan bahayanya memaksakan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Pak Jokowi itu lebih lemah dari Bung Karno, Pak Harto. Jadi ini wanti-wanti saya, ini jangan ada wacana untuk nambah satu periode lagi," tegasnya.
Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melemparkan usulan serupa. Alasannnya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Usulan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keduanya mengklaim, penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi dari masyarakat.
Belakangan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim, berdasarkan big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Dia juga mengklaim mereka yang mendukung merupakan pemilih dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP sementara ketiga partai tersebut tegas menolak wacana penundaan pemilu.
Selain big data, Luhut juga menyinggung besaran anggaran pemilu senilai Rp110 miliar. Menurutnya, banyak rakyat yang tak mau jika uang tersebut dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, Jumat (11/3).
