Tim Editor
ERA.id - Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengaku gagal paham dengan kelakuan sejumlah pejabat negara yang mendorong penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Menurutnya, hal ini menghina akal sehat.
"Saya gagal paham, ada beberapa pejabat tinggi, maaf ini saya agak kasar, ya enggak ada yang lebih tepat saya kira, yang bersandiwara untuk bisa meyakinkan rakyat penundaan Pemilu dan tiga periode Pak Jokowi memang kehendak mayoritas rakyat," ucap Amien dalam acara yang diselenggarakan DPD RI secara daring, Senin (14/3/2022).
Menurut Amien, pihak-pihak yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda masa jabatan Presiden Jokowi telah menghina akal sehat manusia. Sebab, artinya mereka ingin menekuk-nekuk konstitusi yang berlaku saat ini.
Dia lantas meminta Ketua DPD RI La Nyalla untuk berhati-hati dan tetap menjaga konstitusi. Menurutnya, DPD RI harus menjadi penyeimbang antara DPR RI dan MPR RI yang dinilainya sudah menjadi 'yes man' dan 'yes women'.
"Hati-hati Pak La Nyalla, DPD masih merupakan harapan kita, jadi counter ballance dari tetangga sebelah itu yang sebagian besar sudah menjadi yes man dan ye woman," kata Amin.
Lebih lanjut, pendiri PAN dan Partai Ummat itu meminta wacana-wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden harus dihentikan. Sebab, jika tetap dilanjutkan dan terlaksana maka sama artinya dengan melakukan bunuh diri nasional.
"Wanti-wanti saya yang pertama adalah, ini harus dihentikan, kalau nekat saja kita mengizinkan, kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," tegasnya.
"Misalnya Pak Jokowi ini dikasih satu periode lagi, nanti akan seperti itu, seterusnya. Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi lepas dari itu juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat," imbuh Amien.
Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melemparkan usulan serupa. Alasannnya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Usulan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keduanya mengklaim, penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi dari masyarakat.
Belakangan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim, berdasarkan big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Dia juga mengklaim mereka yang mendukung merupakan pemilih dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP sementara ketiga partai tersebut tegas menolak wacana penundaan pemilu.
Selain big data, Luhut juga menyinggung besaran anggaran pemilu senilai Rp110 miliar. Menurutnya, banyak rakyat yang tak mau jika uang tersebut dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, Jumat (11/3).
