Tim Editor
ERA.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, bikin rakyat menderita dan sengsara.
Dari sana, Fraksi PKS DPR RI mengusulkan hak angket serta panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.
Hal itu dibenarkan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Sabtu (19/3/2022). Menurut Jazuli, ada indikasi pelanggaran sejumlah undang-undang dalam kisruh minyak goreng.
Ia lantas meminta pemerintah bertanggung jawab secara politik pun hukum. "Sudah sulit ditemukan ini minyak goreng, ditambah juga harganya luar biasa melambungnya. Bayangkan jeritan mereka yang menjual gorengan. Di sini pemerintah harus hadir," kata Jazuli.
Atas dasar itu, pilihan penggunaan hak angket dirasa paling tepat, karena mereka diberi hak menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.
Ogah sendiri, PKS juga ingin fraksi lain ikut dengannya, mengusul hak angket. Sehingga nantinya dapat dibetuk Pansus Hak Angket soal minyak goreng.
Kami juga pernah menulis soal Mendag Lutfi Tak Berdaya Berantas Mafia Minyak Goreng, PPP Usulkan Revisi UU Perdagangan Kamu bisa baca di sini
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
