Tim Editor
ERA.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung keputusan Panglima TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi Prajurit TNI.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan negara harus bergerak maju memberi kesempatan kepada semua warga negara terlepas dari latar belakang agama, suku dan keturunan yang dimiliki.
Kebijakan ini juga, menurut dia, harus diterapkan di institusi atau lembaga pemerintah lain yang masih menerapkan cara lama.
"Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan," kata Beka kepada wartawan pada Kamis (31/03/2022).
Sementara itu dari perspektif korban tragedi 1965, menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari pemulihan hak korban dan keluarga terutama hak bebas dari stigma dan diskrimasi.
"Yang acap kali membangkitkan trauma dan meminggirkan mereka secara sosial maupun pemerintahan," tambah Beka.
Terkait adanya kekhawatiran menjadi penyusup di tubuh TNI, Komnas HAM yakin TNI memiliki mekanisme untuk mencegah hal tersebut.
Sebelumnya, Andika menghapus aturan yang melarang bagi keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti seleksi calon prajurit TNI.
Hal ini disampaikan Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI (Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI) Tahun Anggaran 2022.
Kami juga pernah menulis soal Pelaku Pembacokan Kiai Diduga Berkaitan dengan Kelompok Radikal, Yusuf Muhammad: Pantas Pelakunya Kadrun, Semakin Yakin Kadrun Lebih Bahaya dari Komunis PKI Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
