Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keterbukaan informasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa terdapat 136 personel yang akan menjalani pembinaan dan pemulihan dari Propam Polri ke Korps Brimob.
Hal itu lantaran ratusan personel tersebut diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.
"Saya mengapresiasi karena keterbukaan Polri dalam upaya membina dan merehabilitasi anggotanya," ujar Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (13/5/2022).
Politisi Partai Gerindra ini meyakini bahwa langkah yang dilakukan oleh Polri ini sudah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang matang.
"Upaya dikirim ke Brimob ini tentunya sudah melalui pemikiran yang matang dan sudah dibuat metode rehabilitasi. Sehingga, dimungkinkan bahwa 136 anggota ini bisa kembali normal dan menjalankan tugas dengan baik," urai Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) tersebut.
Kemudian, Dasco juga meminta agar langkah yang dilakukan oleh Polri ini dapat diterapkan oleh institusi lainnya, khususnya dalam hal penanganan masalah narkoba. Adapun tujuan pembinaan pelatihan ini adalah untuk melatih keterampilan dan penguasaan diri.
Hal itu agar personel produktif dan memberikan kontribusi pada keluarga, masyarakat, dan institusi supaya dapat menjadi personel Polri yang Presisi dan berintegritas.
Sebelumnya diketahui, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengirim 136 polisi yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba ke Korps Brimob. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemulihan dan pembinaan anggotanya.
"Saya titip 136 personel kepada Dankor Brimob, sehingga dapat menjadi personel yang Presisi dan berintegritas," kata Ferdy Sambo dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).
Dia mengatakan pembinaan tersebut merupakan upaya membentuk personel Polri yang Presisi dan berintegritas. Menurut Ferdy Sambo, hal itu juga sebagai wujud kepedulian pimpinan Polri kepada anggotanya yang bermasalah.
"Kegiatan ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian pimpinan Polri kepada anggota yang bermasalah untuk dilakukan pembinaan," ujarnya.
