Tim Editor
ERA.id - Pemerintah akan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kebijakan ini langsung direspons Ketua DPR RI Puan Maharani. Katanya, pemerintah mempertimbangkan rencana itu sembari menyiapkan strategi yang matang.
“Perlu ada strategi yang matang dan komprehensif mengenai rencana pencabutan PPKM agar tidak menimbulkan euforia berlebihan di tengah masyarakat,” kata Puan, Rabu (25/5/2022).
Puan paham kondisi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Namun, perencanaan yang matang diperlukan untuk tetap membuat masyarakat awas terhadap virus COVID-19 yang masih ada.
“Kita semua harus bisa memahami bahwa COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Harus ada antisipasi yang dilakukan supaya masyarakat tetap waspada terhadap virus ini manakala kebijakan PPKM dicabut,” katanya.
Puan mengingatkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga kini belum mencabut status pandemi COVID-19 dunia. Ia meminta pemerintah untuk terus bekerja sama dengan pakar dan epidemiologi untuk mengevaluasi kebijakan PPKM.
“Temukan formula yang tepat sehingga saat PPKM nanti dicabut, maka masyarakat sudah siap dan memahami bagaimana agar tetap hati-hati dan waspada menjalankan aktivitas mereka sehari-hari,” ucap Puan.
Dia mengatakan tidak ingin pencabutan PPKM membentuk pola pikiran bahwa Indonesia sudah bebas dari COVID-19. "Karena kurangnya kewaspadaan terhadap hal itu akan memicu lonjakan kasus,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Puan meminta pemerintah mempertimbangkan kesiapan masyarakat menghadapi pelonggaran aturan, termasuk psikologis masyarakat yang tentunya tidak lagi sama dengan sebelum pandemi COVID-19 melanda.
“Bagaimana memunculkan psikososial masyarakat terhadap kebiasaan baru setelah adanya COVID-19. Jangan sampai ada gesekan terjadi karena kurangnya kesiapan masyarakat menghadapi era kehidupan baru pascapandemi,” kata Puan.
Intinya, dia mau pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR terkait persoalan ini. Apalagi, ia tak menutup mata soal kemungkinan buruk apabila kebijakan tersebut diterapkan. “Pandemi COVID-19 masih menimbulkan ketidakpastian, virus masih terus bermutasi. Kita perlu berkaca dari pengalaman negara lain yang kasusnya kembali meningkat ketika mulai melakukan pelonggaran secara masif,” katanya.
Terlepas dari itu, Puan merasa bersyukur karena kini banyak daerah yang mengalami penurunan status PPKM. Ia mengajak masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Dengan kesadaran untuk terus mewaspadai penyebaran COVID-19, saya optimistis situasi kita akan semakin membaik dan Indonesia akan lebih cepat menuju endemi COVID-19,” ujar Puan.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan keputusan berakhirnya PPKM masih harus menunggu restu Presiden Joko Widodo. Meski kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai.
"Mengenai PPKM tentu saja kita dengan kondisi yang sudah semakin menurun ini, kita tinggal menunggu perintah dari bapak presiden. Insyaallah itu akan dilakukan oleh Bapak Presiden," kata Muhadjir dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/5/2022).
Muhadjir meminta masyarakat bersabar. Semua pihak harus menunggu lebih lanjut, sehingga ketika aturan PPKM dicabut, suasana di Tanah Air makin nyaman.
"Kita tunggu saja dan berdoa. Mudah-mudahan COVID terus semakin menurun sehingga kita betul-betul menuju ke suasana yang jauh lebih nyaman, lebih baik," tegasnya.
