Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, masyarakat kini lebih objektif menilai kinerja pemerintah, ketimbang komentar-komentar di media sosial.
Hal ini merespons survei Indikator politik terbaru yang menunjukkan adanya kenaikan tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
"Masyarakat ternyata sudah objektif, tidak sama dengan di media sosial," kata Mahfud dalam rilis survei Indikator secara daring, Senin (11/7/2022).
Menurut Mahfud, media sosial kerap membuat kesan bahwa kinerja pemerintah saat ini sangat buruk. Padahal, apa yang ada di media sosial tidak mencerminkan hasil kinerja pemerintah yang sebenarnya.
"Kalau di media sosial kaya serem sekali, kaya mau runtuh, butuk sekali. Padahal setiap ada survei selalu baik-baik saja. Masyarakat pada umumnya biak, karena sebenarnya kesan kegagalan itu banyak ditiupkan oleh medsos dengan sangat brutal," kata Mahfud.
Mahfud lantas mencontohkan soal isu pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Bahkan sampai disebutkan bahwa PBB tengah membentuk tim untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat di Tanah Air.
Menurut Mahfud, apa yang disampaikan di media sosial itu sama sekali tidak benar. Dia mengaku sempat berkunjung ke markas dewan HAM PBB pada Juni 2022 lalu, hasilnya Indonesia sama sekali tidak menjadi sorotan atas dugaan pelanggaran HAM.
"Yang disorot adalah Turki, Inggris, Rusia, Korea Utara, Brazil. Ada 49 negara yang disebut ini, 18 ada peningkatan, 31 itu memburuk dan Indonesia tidak ada di situ," tegas Mahfud.
Berdasarkan hal tersebut, Mahfud meminta masyarakat jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan di media sosial. Menurutnya, itu hanya ulah kelompok tertentu yang ingin memberi kesan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat.
Karena itu, kata Mahfud, pemerintah lebih percaya dengan hasil survei dari lembaga survei yang kredibel seperti Indikator Politik.
"Jadi, antara yang ada di medsos dengan yang faktor yang di PBB itu beda. Oleh sebab itu, pemerintah lebih percaya pada survei ini, sehingga hasil rekomendasinya harus kita dengarkan," pungkas Mahfud.
