Tim Editor
ERA.id - Komisi III DPR RI akan membahas pengganti Lili Pintauli Siregar pada masa sidang mendatang setelah reses selesai. Lili diketahui mundur dari jabatannya sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemungkinan setelah reses itu nanti pasti dibcarakan oleh Komisi III," kata Anggota Komusi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo saat dihubungi, dikutip Selasa (12/7/2022).
Menurut Johan, lantaran DPR RI masih dalam masa reses maka Komisi III DPR RI belum secara resmi menerima kabar mundurnya Lili dari KPK. Komisi hukum juga belum membahas siapa pengganti Lili.
"Belum, belum. Kan reses," kata Johan.
Johan itu menambahkan, setelah reses Komisi III DPR RI akan membahas sejauh mana pengunduran diri Lili mempengaruhi KPK secara institusi. Nantinya juga akan ada pertimbangan apakah masih perlu ada pergantian atau tidak.
Sebab, berdasarkan pengalamannya sebagai juru bicara KPK, kekosongan pimpinan baru diisi ketika sisa dua orang saja.
"Nanti kalau sudah masuk masa sidang nanti akan kita bicarakan sejauh mana, ini mengundurkan diri kan? Mengundurkan dirinya itu nanti apakah perlu dilakukan penggantian atau tidak, karena dari lima kan hanya satu, masih empat bisa menjalankan roda pemerintahan," ujar Johan.
Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah diatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan pimpinan KPK. Nantinya, pengganti Lili akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dan diserahkan kepada DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, setelah nama diusulkan ke parlemen selanjutnya akan ada uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
"Pemerintah mengusulkan nama penggantinya ke DPR, kemudian DPR melakukan fit and proper terhadap calon penggantinya," kata Adies.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat keputusan presiden (keppres) terkait pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dari wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kabar Lili mengundurkan diri belakangan santer terdengar. Lili jadi sorotan setelah diduga menerima fasilitas dan tiket MotoGP Mandalika dari PT Pertamina (Persero). Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani Dewan Pengawas KPK.
