Tim Editor
ERA.id - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menepis kabar kalau PDIP melarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke luar kota.
"Tidak (benar). Kayak zaman Belanda saja dipingit," kata Hasto saat dimintai konfirmasi.
Hasto justru menyampaikan bahwa seluruh kader PDIP di jabatan publik diminta turun menemui masyarakat. Sebab, kader PDIP dituntut mewariskan kebijakan yang dirasakan masyarakat luas.
"PDI Perjuangan mendorong setiap kader, baik yang di struktur partai, legislatif partai, maupun eksekutif partai, untuk bergerak ke bawah, memperkuat wilayah kerja politiknya dengan membantu rakyat dan mengejar prestasi hingga menciptakan legacy," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan pentingnya kebijakan kerja sama horizontal dan vertikal antarkader partai sejak 2010. Kerja sama yang dimaksud yakni setiap kader belajar tentang keberhasilan satu sama lain.
"Contoh ketika DPRD DIY berhasil mendorong perda yang mengatur pembumian Pancasila, maka kader PDI Perjuangan di wilayah lain belajar tentang hal tersebut dan diterapkan ke daerah lain," katanya.
Hasto menjelaskan soal surat tugas yang dikeluarkan partai. Ini, katanya, merupakan bagian dari mekanisme PDIP. Surat tugas partai ini yang menjadi dasar Ganjar diisukan dilarang ke luar kota.
Hasto juga memberikan contoh surat tugas partai yang ditujukan kepada dirinya. Semisal dirinya ditugaskan partai memberikan arahan hingga pelantikan di sejumlah DPD PDIP.
"Sebagai pelaksanaan, DPP Partai mengeluarkan surat tugas ke anggota Fraksi PDI Perjuangan DIY untuk menyampaikan hal ihwal tentang perda yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa tersebut," imbuhnya.
